Kemenkumham Sulsel

Perancang Kemenkumham Sulsel Jemput Bola Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Toraja Utara

Tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel fasilitasi penyusunan naskah akademik Ranperda Toraja Utara.

Editor: Hasriyani Latif
Kemenkumham Sulsel
Tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) jemput bola fasilitasi penyusunan naskah akademik Ranperda Toraja Utara, beberapa waktu lalu. Ranperda terkait Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

TRIBUN-TIMUR.COM, TORAJA - Tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) jemput bola fasilitasi penyusunan naskah akademik Ranperda Toraja Utara, beberapa waktu lalu.

Rancangan Peraturan Daerah atau ranperda tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kantor Bupati Toraja Utara.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, menjelaskan naskah akademik sebagai pedoman pembentukan peraturan daerah mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas materi muatan Ranperda.

Khususnya yang dibahas terkait pengaturan masalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Toraja Utara.

"Tujuannya, untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial di Kabupaten Toraja Utara," katanya via rilis yang diterima Tribun-Timur.com.

Koordinator tim Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Maemuna, mengatakan hasil fasilitasi naskah akademik yang disusun masih perlu disesuaikan dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam lampiran  UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya di bidang sosial.

Begitupun dengan wewenang pemerintah daerah kabupaten yang diatur di dalam Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

Selain itu, data mengenai permasalahan kesejahteraan sosial di Toraja Utara harus aktual.

Dilengkapi dengan tahun dan sumber data yang diperoleh sebagaimana yang termuat dalam latar belakang naskah akademik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bapemperda DPRD Toraja Utara Stepanus Mangngata', Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Medan Sanda Bunga, Kepala Dinas Sosial Elias Madi P, Kepala Bagian Hukum Neti Palin, dan perwakilan dari Bappeda setempat.

Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Daerah dan DPRD Toraja Utara menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama Kanwil Kemenkumham Sulsel yang terjalin sangat baik dalam Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Toraja Utara.(*)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya dari Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved