Kementerian Pertanian Kolaborasi dengan BNPB dan PMI Berantas Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pertanian RI atau Kementan melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) di Indonesia.

Terbaru, Menteri Pertanian RI atau Mentan, Syahrul Yasin Limpo me-launching Gerakan Disinfeksi Nasional dalam upaya pengendalian PMK.

Gerakan ini didukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) dan Palang Merah Indonesia ( PMI ).

"Saya bersama BNPB bersama PMI hari ini melepas Gerakan Disinfeksi Nasional untuk pengendalian PMK yang menyerang ternak kita di 19 provinsi yang ada. Kerja sama dengan BNPB, kerja sama dengan PMI dan semua pihak dibutuhkan dalam menghadapi serangan wabah seperti ini," ucap Syahrul Yasin Limpo sebagaimana siaran pers Kementan, Kamis (30/6/2022).

Lebih lanjut, Syahrul Yasin Limpo, menambahkan penanganan wabah PMK yang menyerang ternak khususnya sapi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ternak yang sudah terinfeksi.

PMK juga bisa menyebar juga melalui udara sehingga lalu lintas dan pemeriksaan ternak harus dilakukan secara ketat.

"Oleh karena itu melalui sinergi lintas kementerian/lembaga bersama seluruh gubernur dan bupati dilapangan kita percaya PMK dapat kita tangani dengan baik," kata mantan Gubernur Sulsel ini.

Kolaborasi dalam penanganan PMK menjadikan upaya pengendalian lebih cepat dan lebih tanggap dengan langkah extradionary yang disusun secara bersama antara Kementan dengan BNPB, PMI, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perhubungan.

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan siap mendukung langkah Kementan dalam penanganan PMK.

Dalam hal ini BNPB diberikan tugas untuk memperkuat upaya Kementan bisa berjalan lebih cepat dilapangan.

"Suatu kehormatan bagi BNPB untuk bisa mendukung upaya Kementan dilapangan dan tugas ini akan kami emban semaksimal mungkin Pak Menteri untuk membantu Kementerian Pertanian menangani PMK," ucap Suharyanto.

Suharyanto menyebutkan, BNPB akan fokus dalam membantu upaya Kementan sesuai tanggung jawab yang diberikan tanpa mengubah langkah Kementan dalam penanganan PMK yang sudah susun sebelumnya.

Menurut Suharyanto, strategi Kementan sudah tepat dalam penanganan PMK sehingga perlu tim untuk mempercepat aktualisasi dilapangan.

Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI, Sibroh Malisi menyampaikan, PMI siap mendukung upaya pemerintah dalam penanganan PMK hingga ke pelosok negeri yang tersebar merata di 34 provinsi.

PMI bekerja bersama pemerintah sehingga masyarakat terus merasa aman dan nyaman khususnya dalam mengkonsumsi daging ternak.(rilis)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya di Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita