Warga Pallantikang Maros Minta Dijadikan Pekerja Rel Kereta Api di Kampungnya, Patarai Jadi Sasaran

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah warga Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, protes pihak pengelola kereta api di Kabupaten Maros.

Warga Pallantikang menuntut supaya direkrut jadi pekerja selama proses pengerjaan rel kereta api di kampungnya.

Bahkan warga juga mengancam Ketua DPRD Maros, Patarai Amir jika tak mampu memberikan solusi tenaga kerja.

Saat aksi, warga didampingi Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Maros.

Perwakilan warga, Wajidi Samalewa mengatakan, warga terpaksa turun aksi di Lingkungan Data setelah berusaha menemui pihak pengelola.

"Kami dari warga sudah berusaha untuk komunikasi dengan pihak pengelola rel kereta api. Tapi selalu buntu," kata Wajidi, Rabu (29/6/2022).

Ia menyampaikan, warga melalui LMP sudah bersurat ke pengelola rel kereta api soal rencana audiens tenaga kerja.

Surat permintaan audiens itu dikirim tiga kali yakni tanggal 13, 20 dan 24 Juni 2022. 

Hanya saja, surat permohonan audiens tersebut tak digubris.

"Kami sudah bersurat soal audiens tenaga kerja. Kami ingin masyarakat setempat juga ikut dipekerjakan. Tapi tidak ada respon," kata dia.

Warga awalnya ingin bertemu secara kekeluargaan, namun upayanya terus gagal. Hal itulah membuat warga geram.

Selama ini warga setempat sempat diam. Namun setelah melihat pekerja adanya pekerja dari luar daerah, muncul keinginan warga  juga ingin diperkejakan.

"Kami yang merasakan dampaknya. Tapi kenapa orang dari luar yang nikmati hasilnya. Kami warga di sini juga mau berpenghasilan. Kerja seperti mereka," kata dia.

Ia membberkan dampak yang yang dirasakan oleh warga setempat selama proses pembangunan rel.

"Dampakmya terhadap perputaran ekonomi UMKM, dampak kesehatan akibat debu material, hingga dampak keselamatan akibat aktivitas truk angkutan material proyek," kata dia.

"Kami semua yang rasakan dampak itu, tapi kami jadi penonton saja," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima warga, pengelola hanya mau pekerjakan 150 orang tenaga kerja.

Sementara pendaftar dari berbagai daerah sekira 3.000 orang.

"Ada juga informasi yang kami terima, hanya orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan pejabat dan pihak perkereta apian bisa diterima kerja," ujar dia.

Saat ini masih dalam tahapan pembukaan lowongan kerja hingga 30 Juni 2022.

"Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar. Kok bisa mereka sudah bekerja, sementara belum ada pengumuman hasil seleksi atau penjaringan tenaga kerja," kata dia.

Rencananya warga juga akan bersurat ke DPRD Maros untuk dilakukan rapat dengar pendapat.

"Jika Ketua DPRD Maros, pak Patarai Amir tidak bisa memberikan solusi, pasti kami turun lagi unjuk rasa," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola maupun Ketua DPRD Maros, Patarai Amir belum memberikan tanggapannya. (/*)