PPP Kritik Event Expo Kecakapan Hidup di Bantaeng yang Diwarnai Dancer dan Live Music

BANTAENG, TRIBUN-TIMUR.COM - Rapat Paripurna DPRD Bantaeng kembali digelar, Jumat (17/6/2022). Rapat Paripurna kali ini, terkait dengan pembahasan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna kali ini diagendakan dalam rangka pembacaan pandangan umum Fraksi Fraksi di DPRD Bantaeng terhadap LKPJ APBD 2021.

Salah satunya disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pembacaan padangan umum partai berlogi Kabah itu, diwakili oleh Hasanuddin. 

Hasanuddin mengawali pembacaan pandangan Fraksi PPP, dengan memberi selamat atas dicapainya Opini Wajar Tanpa Pendapat (WTP) yang ke-7 kalinya.

Ketua DPRD Bantaeng dari Fraksi PPP, Hamsyah Ahmad, yang dikonfirmasi membeberkan, bahwa Fraksi PPP juga memberikan kritikan ke Pemkab Bantaeng. 

Termasuk kepada semua yang terkait, atas diadakannya Expo Kecakapan Hidup, yang dalam pelaksanaannya didapati dancer dan live music yang berbau vulgar. 

"Fraksi PPP, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat," sesal Hamsyah Ahmad. 

"Dan hal ini tidak sesuai dengan slogan 'Bantaeng Baik, dan Bantaeng Beriman," tambahnya. 

Oleh karena itu, Fraksi PPP lanjut dia, menyarankan agar semua pihak terkait bisa lebih jeli. 

Agar kegiatan semacam itu tidak terulang lagi.

Fraksi PPP juga mengajak semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat untuk saling bahu membahu mencegah banjir yang kerap kali terjadi di Bantaeng.

"Sudah saatnya ada keterpaduan di antara kita semua, bertindak dan berkata stop banjir dengan mendiagnosa secara komprehensif penyebab Banjir," harap Hamsyah. 

Dan difollow up dengan solusi dan proteksi penyebab terjadinya banjir. Tanpa saling menyalahkan di antara kita," lanjutnya. 

Fraksi PPP juga mempertanyakan beberapa hal terkait Pendapat Asli Daerah (PAD), yang tidak sesuai target. 

Dan terdapat margin yang sangat lebar antara target dan pencapaian.

Dimana hal yang sama juga terjadi pada pos belanja dan pendapatan. 

"Fraksi PPP juga mempertanyakan persentase pencapaian RKPD, SOP pengelolaan tunjangan ASN hingga SOP pengelolaan aset daerah," pungkasnya. (*)