Raja Juli Antoni Diminta Pulang Kampung Setelah Dilantik Jokowi Jadi Wakil Menteri ATR/BPN

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Jokowi sudah melantik Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Gubernur Riau Syamsuar pun mengaku bangga atas jabatan yang diemban politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

Syamsuar langsung menghubungi Raja Juli Antoni setelah resmi menjabat Wakil Menteri ATR/BPN.

Syamsuar mengucapkan selamat atas amanah baru usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).

"Saya sudah sampaikan ucapan selamat kepada beliau. Saya bilang lewat telepon ke adinda selamat, dan beliau bilang mau ke Riau, ya siap kita sambut," kata Syamsuar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/6/2022).

Syamsuar meminta Raja Juli Antoni pulang kampung, sebab banyak permasalahan konflik lahan dan agraria yang harus dituntaskan di Bumi Melayu.

"Saya bilang 'datanglah balik kampung, tolong bantu ini selesaikan konflik-konflik lahan di Riau ya. Baliklah, sujud syukur dulu' saya bilang. Beliau siap dan nanti kita bantu agar masalah konflik lahan tuntas," cerita Syamsuar.

Syamsuar menyebut, konflik lahan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, konflik yang terbesar terjadi di Riau dan telah menjadi perhatian Presiden Jokowi.

"Saya lihat PR itu diberikan kepada adinda Raja Juli Antoni yang juga putra Riau, ya sangat bersyukur kita, mudah-mudahan bisa bantu kita," sebut Syamsuar.

Politikus Partai Golkar tersebut menilai, Raja adalah putra berprestasi dan layak untuk mengisi jabatan Wakil Menteri. 

Tak hanya prestasi, Raja Juli juga aktif di sejumlah organisasi.

"Saya kenal betul beliau. Sejak sekolah dan kuliah beliau aktif. Organisasi juga aktif dan cerdas. Jabatan (buat dia) itu layak. Tentu tugas bersama untuk menyelesaikan konflik di Riau," kata Syamsuar.

Lalu siapa sosok Raja Juli Antoni?

Raja Juli Antoni lahir pada 13 Juli 1977 di Pekanbaru, Riau.

Pria berusia 44 tahun tersebut menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP PSI.