Dihapus 2023, Selle KS Dalle Minta Pemprov Apresiasi 11 Ribu Honorer Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Selle KS Dalle, meminta Pemprov Sulsel memberi apresiasi dan penghargaan kepada 11 ribu tenaga honorer.

Meurut Selle KS Dalle, para tenaga honorer telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk pelayanan pemerintahan kepada masyarakat selama ini.

Hal itu disampaikan Selle KS Dalle menanggapi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menghapus tenaga honorer pada 2023. 

Kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Tenaga honorer harus dihargai, diapreasi oleh pemerintah. Honorer telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga harus diapresiasi," kata Selle KS Dalle saat dihubungi Tribun-Timur.com, Jumat (10/6/2022).

Komisi A DPRD Sulsel menyampaikan dua usulan kepada Pemprov Sulsel melalui BKD untuk mengakomodir para tenaga honorer itu.

Pertama, Selle KS Dalle meminta Pemprov Sulsel mencari skema pemberdayaan honorer yang tidak melanggar hukum.

Ia mencontohkan, Pemprov bisa mengakomodir kembali tenaga honorer yang masih mau abdikan tenaga, pikiran, dan waktunya kepada pemerintah.

"Mungkin dibukakan outsourcing model baru, dalam artian bukan perusahaan swasta yang kontrak, tapi kemudian dipekerjakan di pemerintah. Misalnya dibukakan perseroda baru, atau perusda," tutur Selle KS Dalle.

Usulan kedua, Selle KS Dalle menyarankan Pemprov Sulsel memberi pembekalan kepada para honorer agar bisa menjadi wiraswasta di lingkungan masyarakat ke depan.

Ia mencontohkan, Pemprov Sulsel bisa memberi modal usaha kepada para honorer agar mampu membuka usaha ke depan.

"Bekali modal usaha, pemerintah harus jamin, hubungkan dengan lembaga keuangan. Dua hal ini kami rekomendasikan kepada Pemprov," katanya.

Legislator Demokrat itu memastikan Komisi A DPRD Sulsel siap mendukung dua usulan tersebut.

Bahkan, Selle KS Dalle meyakini Pemprov Sulsel bisa jadi rujukan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota jika menerapkan dua usulan tersebut.

"Komisi A pastikan mem-back up dalam bentuk kebijakan. Pemprov Sulsel bisa jadi rujukan bagi pemerintah kota lainnya. Karena di daerah juga banyak tenaga honorer," katanya.