Prof Arismunandar: APM SD Makassar 95 Persen, Berarti Ada Seribu Anak Tidak Sekolah

Prof Arismunandar mengungkapkan, jargon Wali Kota Makassar Danny Pomanto semua anak harus sekolah harus sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah ataupun putus sekolah di Makassar.

"Kebijakan wali kota semua anak harus sekolah, oke jargon penting. Tapi siapa bisa pastikan kata-kata jargon itu benar di lapangan. Siapa bisa awasi di Biringkanaya, misalnya, masih ada anak-anak tidak masuk sekolah," katanya.

Prof Arismunandar mengatakan, jika pemerintah mampu memastikan seluruh anak SD masuk SMP, dan semua siswa SMP masuk SMA sudah bagus sekali. Tidak perlu lagi ada PPDB.

"Karena itu saya mau katakan, PPDB sudah kita gulirkan sejak 2017 dengan misi peluaskan pemerataan, tapi tidak memberi dampak apapun terhadap aksesibilitas anak-anak kita," katanya.

"Problem pendidikan kita bukan PPDB, ini baik-baik saja, Itu cuman cara saja, yang penting semua anak sekolah. Apakah lewat jendela," guyon Prof Aris disambut tawa forum.

"Yang tidak baik itu kalau ada anak-anak tidak sekolah. Ada sesuatu di belakang PPDB kita. Kenapa angka tidak sekolah makin tinggi. Ada terungkap misalnya karena ada pernikahan dini, itu bagian kecil. Tapi ada siswa lulus SD, tapi tidak masuk ke SMP," katanya.

"Di mana sembunyi anak-anak kita. Pak kadis katakan ada sekitar 5 ribu, ini makin memperkuat dugaan kita, bahwa ada anak-anak masih belum bisa akses ke sana. Catatan saya tahun lalu disebut turun-turun mi ini, tahun lalu 13 ribu disebut. Bagaimana jamin 5 ribu benar-benar sudah masuk sekolah," sambung Prof Aris.

Dikatakan, masalah tersebut bukan hanya pekerjaan kepala dinas pendidikan saja, tapi tanggung jawab  semua.

Ia menyarankan harus dibuat sistem yang memudahkan melacak anak-anak yang putus sekolah tersebut.

Ia juga menyarankan Kadis Pendidikan Kota Makassar menugaskan seluruh kepala sekolah SD memastikan seluruh siswanya lanjut pendidikan ke SMP.

Selama ini kepala sekolah merasa tidak punya kewajiban, hanya sampai lulus.

"Semestinya dia harus bisa melaporkan kemana anak-anak mereka. Kita harap dinas pendidikan memastikan ini, dan dewan pendidikan bisa verifikasi. Kalau tidak sanggup urusi, undang dewan pendidikan provinsi," kata Aris sambil berguyon.

Ia melanjutkan pendidikan Makassar harus jadi contoh. Apalagi  pengurus dewan pendidikan Sulsel berdomisili di Kota Makassar.

"Ini poinnya, supaya ada pertanggungjawaban kita kepada publik, bahwa anak-anak sudah tersalur. Jangan sampai bicara BPS lain, kita lain," katanya.(*)

Baca berita terbaru dan menarik lainnya dari Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita