Jokowi Lantik Megawati Jabat Ketua Dewan Pengarah BPIP Periode 2022 - 2027, Tugasnya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Jokowi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022-2027.

Pelantikan diadakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Selain Megawati, dewan pengarah BPIP yaitu Try Sutrisno, Said Aqil Siroj, Muhammad Amin Abdullah, Andreas Anangguru Yewangoe, Rikard Bangun, Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.

Jokowi kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti Megawati dan sejumlah pejabat BPIP.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.”

“Bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa siang.

“Akan menjunjung tinggi etika jabatan, beekrja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” imbuhnya.

Selain Megawati Soekarnoputri, Jokowi juga melantik sejumlah pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2022-2027.

Di mana Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP dan Karjono dilantik sebagai Wakil Kepala BPIP.

Apa Itu BPIP?

Dilansir dari laman resmi BPIP, BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, BPIP bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).