Ribut-ribut Tolak AHY di Makassar, Wakil Bappilu Demokrat: Ingin Boikot Hanya Satu, Ngapain Ditakuti

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati Burhanuddin angkat bicara soal wacana penolakan kedatangan kedatangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Makassar.

Ia bahkan menanggapi santai hal ini.

Diketahui, putra sulung mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu dijadwalkan datang ke Makassar Minggu (22/5/2022) mendatang.

Nurpati meyakini kader akan pasang badan jika ada berdemonstrasi menolak AHY.

Menurutnya, penolakan itu hanya disampaikan satu DPC, berbanding jauh dengan kader yang akan pasang badan.

"Siapa yang koar-koar ingin boikot itu, kan hanya satu orang, ngapain ditakuti. Segenap pimpinan dan kader pasti akan pasang badan untuk AHY dan keputusan DPP Partai Demokrat," kata Nurpati saat dihubungi Selasa (17/5/2022).

Nurpati mengatakan, jika ada kader yang melakukan kekerasan, maka itu sudah masuk ranah pidana.

Ia meminta aparat kepolisian memproses jika ada kader Demokrat yang menyatakan kekerasan secara terbuka.

"Kalau ancam mengancam mau melakukan kekerasan itu sudah pidana. Silakan pihak berwajib memprosesnya," katanya.

Nurpati mengatakan, ancaman kekerasan tidak dibenarkan di negara hukum. Bukan hanya ancaman kekerasan kepada AHY sebagai ketua umum partai, tetapi juga ke masyarakat manapun.

"Jangankan AHY selaku Ketua Umum DPP PD. Siapapun tidak boleh, itu namanya sudah memiliki perencanaan melakukan pidana kekerasan. Sangat berbahaya orang seperti ini," lanjutnya.

Nurpati menyarankan, Ketua DPC Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong lebih baik mengundurkan diri sebagai ketua.

Menurutnya, masih banyak kader yang mumpuni dan loyal pada pimpinan dan partai.

Mantan Komisioner KPU RI itu menghargai langkah 16 DPC Demokrat kabupaten kota yang menempuh jalur hukum mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai.

Meski demikian, Nurpati mengatakan sudah ada perubahan mekanisme pemilihan Ketua DPD dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat Hasil Kongres 2020.

"Mahkamah Partai sedang memproses gugatan beberapa DPC pendukung Pak IAS yang tidak menerima keputusan DPP menetapkan Ni'matullah," katanya.

Namun, Nurpati meyakini gugatan 16 DPC itu akan ditolak. Baginya penetapan Ni'matullah sudah sesuai aturan.

"Karena tidak otomatis pendukung terbanyak yang ditetapkn sebagai ketua. Itu metode lama. Dukungan hanya untuk memenuhi syarat minimal 20 persen. Selanjutnya fit propert test, kemudian DPP tetapkan satu nama," katanya.

"Jadi musda sudah sesuai AD ART dan PO PD. Semua sudah sesuai aturan. Keputusan DPP Partai Demokrat harus ditaati dan dilaksanakan," tegasnya.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Imelda Sari mengajak seluruh kader menghormati keputusan AHY menunjuk Ni'matullah sebagai Ketua DPD.

Ia mengajak seluruh kader solid menghadapi agenda pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024.

"Tidak ada lagi pendukung A dan B ketika sudah diputuskan. Dinamika organisasi itu biasa. InsyaAllah kami bisa selesaikan secara internal. Saya juga tahu Pak IAS dan Bang Ulla hubungannya baik. Pak IAS juga baik komunikasinya dengan DPP," kata Imelda.

Meski demikian terkait kehadiran AHY di Makassar terkait pelantikan Ni'matullah, Imelda mengatakan, kembali mengacu pada jadwal Ketua Umum. Mengingat jadwal AHY begitu padat.

"Soal kehadiran Mas AHY untuk pelantikan amat bergantung dengan jadwal Ketum. Setahu saya, Ketum saat ini berada di Pacitan kampung halaman Pak SBY. Jadi saya belum tahu jadwal pelantikan Sulsel apakah beliau hadir atau tidak," katanya.(*)