Soal Munaslub Golkar, Nurdin Halid: Tidak Mudah, Harus Merujuk Konstitusi Partai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid menegaskan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) adalah forum luar biasa yang tidak bisa sembarangan digelar.

Nurdin mengatakan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) beringin secara jelas mengatur syarat munaslub bisa digelar.

Hal itu disampaikan Nurdin saat ditanya wartawan wacana adanya gerakan di Partai Golkar menggoyang Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.

"Saya kira untuk melakukan munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai," kata NH saat dihubungi Rabu (11/5/2022) malam.

Nurdin mencontohkan, munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, ataupun melanggar AD/ART Golkar.

Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART, maka tidak ada alasan untuk melakukan munaslub terhadap kepengurusan di tengah jalan.

Kedua, lanjut NH, munaslub bisa digelar apabila ketua umum jadi tersangka kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dilakukan.

Ia mencontohkan dinamika di masa kepemimpinan Setya Novanto saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017 lalu.

"Nah sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, maka itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi," kata NH.

Masifkan Konsolidasi Menuju 2024

Nurdin Halid mengatakan, saat ini Partai Golkar harus terus memasifkan konsolidasi kader menghadapi agenda politik 2024.

Menurutnya Partai Golkar harus tampil jadi pemenang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak 2024.

Nurdin menegaskan, Golkar harus bisa mengulang kejayaan saat jadi pemenang pemilu 2004 lalu.

Sudah hampir dua dekade Golkar tidak lagi jadi pemenang pemilu di Indonesia.

"Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memangkan pilpres, pileg, dan pilkada," katanya.

Airlangga Harus Antisipasi

Meski demikian, Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto harus peka dan segera mengantisipasi suara-suara ataupun wacana gerakan tersebut.

Ia meminta Airlangga harus meningkatkan keharmonisan antar pengurus Golkar. Termasuk memasifkan rapat antarpengurus.

"Kalau ada suara-suara seperti itu, ketua umum harus peka dan mengantisipasi," katanya.

"Jadi misalnya manajemen partai harus diperbaiki, hubungan sesama sesama pengurus harus lebih ditingkatkan supaya bisa meredam gejolak yang mengganggu kesolidan internal partai Golkar," lanjut NH.

Dengan pola kepemimpinan tersebut, Nurdin meyakini segala upaya kudeta bisa diantisipasi dengan mudah.

"Sehingga bisa antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu kesolidan partai. Sekarang Golkar itu sebetulnya solid," kata NH.

Airlangga Fokus Urus Pandemi

Nurdin Halid menilai, Airlangga Hartarto punya dua tanggung jawab dalam masa kepemimpinannya ini.

Pertama, selain memimpin DPP Partai Golkar, ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia punya tugas membantu Presiden Joko Widodo melawan pandemi Covid-19 dalam dua tahun ini.

"Sudah banyak gerakan dilakukan Pak Airlangga, tapi memang konsolidasi partai belum berjalan secara maksimal," katanya.

"Saya kira itu hal wajar karena beliau sedang menghadapi tantangan cukup berat yaitu pandemi, sebagai menko perekonomian beliau harus fokus pada tantangan yang dihadapi negara tentang perekonomian," katanya.

Oleh karena itu, Nurdin mengingatkan, Airlangga harus menyadari dengan kesibukan sebagai menko, itu lebih utama karena itu kepentingan bangsa dan negara.

Tapi kemudian kepentingan partai tidak boleh terabaikan.

Oleh karena fungsi partai harus berjalan sesuai AD/ART.

"Wacana isu munaslub harus segera diredam kalau ada gejolak internal, kita kan sedang hadapi tahun politik, maka jangan sampai Golkar dimasuki orang luar, untuk mengganggu, menyusupi kekompakan partai Golkar," pungkas NH. (*)