Soal Munaslub Golkar, Nurdin Halid: Tidak Mudah, Harus Merujuk Konstitusi Partai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid menegaskan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) adalah forum luar biasa yang tidak bisa sembarangan digelar.

Nurdin mengatakan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) beringin secara jelas mengatur syarat munaslub bisa digelar.

Hal itu disampaikan Nurdin saat ditanya wartawan wacana adanya gerakan di Partai Golkar menggoyang Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.

"Saya kira untuk melakukan munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai," kata NH saat dihubungi Rabu (11/5/2022) malam.

Nurdin mencontohkan, munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, ataupun melanggar AD/ART Golkar.

Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART, maka tidak ada alasan untuk melakukan munaslub terhadap kepengurusan di tengah jalan.

Kedua, lanjut NH, munaslub bisa digelar apabila ketua umum jadi tersangka kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dilakukan.

Ia mencontohkan dinamika di masa kepemimpinan Setya Novanto saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017 lalu.

"Nah sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, maka itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi," kata NH.

Masifkan Konsolidasi Menuju 2024

Nurdin Halid mengatakan, saat ini Partai Golkar harus terus memasifkan konsolidasi kader menghadapi agenda politik 2024.

Menurutnya Partai Golkar harus tampil jadi pemenang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak 2024.

Nurdin menegaskan, Golkar harus bisa mengulang kejayaan saat jadi pemenang pemilu 2004 lalu.

Sudah hampir dua dekade Golkar tidak lagi jadi pemenang pemilu di Indonesia.

"Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memangkan pilpres, pileg, dan pilkada," katanya.