Oligarki Tak Terkendali

Oleh Amir Muhiddin

Dosen FISIP Unismuh Makassar/Penggiat Forum Dosen

Salah satunya model perumusan kebijakan publik adalah model elit massa, model ini biasanya digambarkan dengan piramida dimana kurucut paling atas adalah elit, kerucut kedua adalah pejabat pemerintah dan kerucut ketiga adalah massa.

Para menganut model ini yakin bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak berada di ruang yang hampa atau steril, tetapi selalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik dan ekonomi.

Selanjutnya penganut model ini yakin juga bahwa kaum elit yang jumlahnya kecil, selalu berada dalam lingkaran yang paling berpengaruh dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam perpektif politik, elit yang sedikit ini sering menyerupai bentuk pemerintahan oligarki, dimana yang memerintah adalah sedikit orang.

Punya pengaruh yang besar dan biasanya saling bersekongkol dalam kegiatan poliitik dan ekonomi dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dan memperoleh keuntungan finasial yang besar untuk kelompoknya sendiri.

Kasus yang menimpah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) dan 3 pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Disebut-sebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan oligarki yang sulit dikendalikan oleh pemerintah.

Kasus ini melibatkan pejabat setingkat dirjen yang sangat dekat dengan menteri. Jangan-jangan ada keterlibatan Mendag Muhammad Lutfi, begitu pirasat kejangung sehingga akan mendalami kasus ini.

Sehari setelah penangkapan pak Dirjen, menteri perdagangan menyampaikan pernyataan akan koperatif dan mendukung upaya kejagung untuk mengusut secara tuntas kasus ini.

Pernyataan itu mengandung pesan bahwa dirinya tidak terlibat dan dipastikan beliau akan mati-matian membela diri bahwa dirinya bersih dari tindakan yang memalukan korspnya, sikap ini wajar saja sebagai manusia yang punya rasa malu.

Namun demikian bila dilihat dari perspektif kelembagaan, maka sesungguhnya menteri perdagangan tidak bisa menghindar dari kesalahan itu, sebab yang pertama, beliau adalah atasan langsung dari dirjen.

Kedua, tidak mungkin dirjen begitu berani berbuat jika tidak ada lampu hijau dari atasannya, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Ketiga, biasanya kasus penyalahgunaan wewenang berlangsung dalam sebuah proses dan sulit terjadi jika tidak ada kerjasama.

Pernyataan-pernyataan ini tentu baru merupakan asumsi dan karena itulah perlu dillakukan pendalaman melalui penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta hukum.

Harapan kita semua agar kejagung benar-benar memproses kasus ini secara serius agar hukum benar-benar ditegakkan, ini penting sebab terkait dengan trust, selama ini masyarakat kurang percaya pada penegak hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Mudah-mudahan juga pernyataan presiden yang berharap kasus ini diungkap dan diselesaikan secara serius tidak lagi terkesan dramaturgi, dipanggung depan berkata benar, dipanggung belakang berkata lain.

Kasus ini juga diharapkan bisa menjadi pemantik untuk bersih-bersih dikementerian perdagangan karena disinyalir kasus ini ibarat gunung es, dimana yang nampak di permukaan hanya sedikit, tetapi yang tidak nampak amat banyak.

Minyak goreng mungkin hanya sedikit dari sekian banyak bahan pokok yang selama ini dipermainkan oleh pedagang dan didukung oleh oknum-oknum yang memicu kelangkaan bahan pokok dan harga yang tidak terjangkau masyarakat.

Disadari juga oleh masyarakat bahwa harga yang membumbung tinggi biasanya dipicu oleh permintaan dan penawaran, atau akibat pengaruh eksternal akibat perang.

Misalnya antara Rusia dan Ukrania, tetapi jangan karena itu lalu pemerintah tinggal diam saja dan terkesan membiarkan tanpa mengambil tindakan.

Satu bulan terakhir ini, ketika terjadi kelangkaan pangan dan harga yang membumbung tinggi, pemerintah terkesan menyerah dan tidak bisa berbuat banyak.

Terkesan juga pemerintah kalah dengan pengusaha dan kedaulatan negara diambil alih oleh swasta, apakah ini akibat oligarki yang tidak terkendali ?.

wallahu walam, itulah realitas sementara yang kita lihat bersama. Kalau ini terus berlangsung, maka apa yang selama ini menjadi taqlin Jokowi, bahwa kita harus mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik jauh dari kenyataan.

Relitas ini juga sekaligus menjadi ancaman bagi idiologi Pancasila yang anti terhadap liberalism yang individualistik dan ekonomi politik yang etatisme.

Sebagai idiologi tengah kita seharusnya menjaga keseimbangan antara yang serba individu dan serba negara, selanjutnya jangan sampai terjadi sebaliknya kita terlalu individualistik melebihi paham liberalism dan terlalu etatisme melebihi negara komunis.

Semoga Bulan Suci Ramadhan ini, memberi keberkahan kepada kita semua, sehingga bangsa kita tetap utuh dan warganya keluar sebagai pemenang dan menjadi orang-orang bertakwa.(*)