Alasan Aliansi Mahasiswa Ammatir Tolak Kenaikan Tarif PPN, Sebut Kebijakan Keliru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekitar seratus mahasiswa dari enam kampus di Makassar menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan  Jl AP Pettarani - Boulevard, Kamis (21/4/2022).

Keenam kampus yakni Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Sawerigading, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Wira Bhakti Makassar.

Baca juga: Waspada Macet di Jl Pettarani-Boulevard, Mahasiswa Makassar Kembali Unjuk Rasa Sore Ini

Baca juga: Antisipasi Kemacetan Demo Mahasiswa, Ini Jalur Alternatif Disarankan Satlantas Polrestabes Makassar

Mahasiswa dari keenam kampus tersebut membawa nama aliansi mahasiswa dan masyarakat Indonesia Timur atau Ammatir.

Salah satu tuntutannya ialah kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.

Jendral lapangan, Gery Fabian menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 adalah kebijakan keliru.

Hal tersebut berdampak pada stabilitas harga komoditas pangan yang juga ikut naik.

"Mestinya pemerintah harus menunda kenaikan PPN karena kondisi ekonomi negara kita yang baru mulai bangkit," katanya.

Apalagi kata dia, perekonomian masyarakat juga baru mulai tumbuh. Sehingga daya beli masyarakat masih fluktuatif.

Menurutnya, saat ini kenaikan PPN menjadi masalah besar bagi masyarakat di bulan ramadhan.

Pasalnya ketika PPN dinaikkan, maka harga bahan pokok pangan lainnya juga secara otomatis naik.

"Pasti harga bahan pokok juga naik seperti minyak goreng, kedelai, daging, dan tidak menutup kemungkinan kenaikan harga pokok pangan lainnya juga," katanya.

Kenaikan tarif PPN sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga barang maupun bahan pokok.

"Kami secara tegas menolak segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok yang membuat ekonomi Indonesia menjadi lumpuh," katanya.

Adapun delapan tuntutan lainnya yakni.

1. Tolak kenaikan harga BBM

2. Tolak kenaikan harga bahan pokok

3. Stop dan tuntaskan pelanggaran HAM

4. Tolak pemindahan IKN

5. Cabut UU yang tidak pro rakyat

6. Wujudkan pendidikan gratis

7. Wujudkan reformasi agraria sejati

8. Bebaskan seluruh tahanan politik. (*)