Tipikor Polda Sulsel Cium Aroma Korupsi Biaya Reses, Makanan Minum DPRD Toraja Utara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel mencium aroma korupsi pada perjalanan dinas atau reses DPRD Toraja Utara.

Saat ini, Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulsel pun tengah mengumpulkan data ihwal dugaan korupsi itu.

Dalam lembaran dokumen yang diperoleh, Subdit III Tipidkor telah memasukkan surat permohonan pengumpulan data.

Data itu terkait, penyalahgunaan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, dana operasional pimpinan, tunjangan reses bagi anggota DPRD, biaya perjalanan dinas dan pengadaan belanja makan/minum Tahun anggaran 2022/2021.

"Ini masih kumpul data," kata Kasubdit Tipidkor Polda Sulsel, Kompol Fadli dikonfirmasi tribun, Selasa (19/4/2022) malam.

Pengumpulan data itu, kata dia, untuk mencocokkan data dugaan korupsi yang mencuat.

"Untuk mencocokkan bener atau tidak laporannya," jelas perwira satu bunga melati itu.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data anggaran reses dan laporan yang dibuat, maka pihaknya mengaku akan terus mendalami kasus tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Beredar kabar Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran di DPRD Toraja Utara, Selasa (19/4/2022).

Informasinya, mulai unsur pimpinan, anggota serta staf telah dipanggil Polda Sulsel untuk diperiksa.

Anggaran yang didalami Polda Sulsel itu terkait beberapa item.

Seperti pembayaran tunjangan komunikasi intensif dewan dan dana operasional pimpinan.

Kemudian tunjangan reses, biaya perjalanan dinas serta anggaran makan minum DPRD Torut tahun 2020 dan 2021.

Terkait hal ni, Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama menampik adanya penyelewengan anggaran.

Begitupula, terkait kabar anggota dan staf DPRD Toraja Utara diperiksa Polda Sulsel.

"Apalagi diperiksa Polda, belum ada dewan maupun staf diperiksa," katanya via seluler Selasa siang.

Beberapa item yang diduga disalahgunakan, Nober mengaku tidak mencampuri anggaran seperti itu.

Pasalnya kata dia, item tersebut diatur oleh Sekretaris Dewan (Sekwan).

"Seperti reses itu kan ada pendampingnya, dana operasional itu juga diatur oleh Sekwan. Jadi dewan ini tidak tau apa-apa sebenarnya," ungkapnya.

Nober pun heran, isu penyalahgunaan anggaran tersebut menguat seiring bergulirnya hak interpelasi ke Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang.

Meski diterpa isu miring, pihaknya tetap akan menggulirkan hak interpelasi mengenai kebijakan Bupati Toraja Utara itu.

"Ini besok (Rabu) kita gulirkan lagi interpelasi ini," ucapnya.