Belum Menyerah, 16 DPC Demokrat Pendukung IAS Daftarkan Gugatan ke Mahkamah Partai

DPC Sinjai bersama 15 DPC lainnya ikut menandatangani penolakan LPJ Ni’matullah Ketika itu.

“Kemudian di dalam Musda kan Lpj nya di tolak, karena dia tidak bisa buktikan dana partai yang tidak jelas pertanggungjawabannya,” katanya.

Ni'matullah Persilakan ke DPP

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni'matullah Rahim Bone menanggapi santai langkah pendukung Ilham Arief Sirajuddin ke mahkamah partai.

Ia menghormati keputusan 16 dewan pimpinan cabang (DPC) tersebut. 

Bagi Ullah, sapaan, keputusan penentuan Ketua DPD adalah wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai hasil kongres 2020.

"Silakan ke DPP, yang digugat kan DPP bukan saya. Bagus malah," kata Ullah.

Ditanya apa ada keinginan mengajak duduk bersama, Ullah mengatakan duduk bersama sudah tidak tepat ditempuh karena mereka ingin mempertanyakan keputusan DPP.

"Tidak bisa mi diajak duduk bersama, tidak apa-apa biasa ji," katanya.

Ullah juga menghargai keputusan 16 DPC menolak laporan pertanggungjawaban pengurus DPD periode sebelumnya di arena musda.

Bagi Ullah, itulah demokrasi. Ada yang menerima, ada yang menolak. 

Namun Ullah mengatakan, keputusan DPP dalam forum tetap menerima LPj dengan catatan ada menolak ada menerima.

"Sudah menjadi dinamika tapi akhirnya kan keputusannya menerima LPj dengan catatan, ada yang menolak ada yang menerima, ya itulah demokrasi tidak semua orang harus dipaksa menerima, ada yang merasa tidak puas ada yang merasa kecewa itu sah-sah saja," katanya.

Ia mencontohkan keputusan seorang ayah dalam lingkup rumah tangga pasti ada yang kecewa ada yang puas. Baginya itu hal wajar.

"Jangankan di politik, sebagai bapak dan kepala rumah tangga pun pun bisa saja ada anak kecewa ada istri tidak suka. Biasa itu dalam kehidupan," katanya.