Mahasiswa UI Sekampung JK Ungkap Kesalahan Fatal Big Data Luhut Pandjaitan, Tak Bisa Dipercaya

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didemo saat datang di kampus Universitas Indonesia ( UI ), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).

Kedatangan Luhut Pandjaitan guna menjadi pembicara pada acara UI Minister Talk bertajuk “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat: Indonesia Menyongsong Pascapandemi Covid-19”, di Balai Sidang UI.

Namun, sebelum masuk ruangan, kelompok mahasiswa dari BEM UI dan BEM fakultas di UI mengadang Luhut Pandjaitan sambil membawa poster, buket bunga, dan bendera kuning sebagai simbol matinya demokrasi di Tanah Air.

Mereka sebenarnya ingin masuk ke Balai Sidang UI, namun dihalangi petugas keamanan kampus.

Demonstran ingin mempertanyakan kepada Luhut Pandjaitan alasan menggulirkan wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode.

• Puisi Fadli Zon Brutus: Indonesia makin berantakan, Pandai dusta dengan big data, Sindir Siapa?

Demonstran juga menyuarakan statuta UI dalam unjuk rasa tersebut sebab di tempat yang sama turut hadir Rektor UI, Ari Kuncoro.

Terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI, Luhut Pandjaitan pun terlibat debat dengan para mahasiswa.

Wacana tersebut disebut Luhut Pandjaitan berdasarkan aspirasi dari big data 110 juta warganet yang mendukung. 

Namun, big data yang diklaim Luhut Pandjaitan dinilai tak transparan dan sumir.

• Ternyata Aktivis BEM UI yang Mendebat Big Data Menko Luhut Masih Semester IV, Kelahiran Makassar

Mahasiswa pun mendesak Luhut Pandjaitan membuka big data sebab klaim itu sudah menjadi opini publik sehingga seolah-olah yang menginginkan pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden diperpanjang adalah publik.

Isi perdebatan

Berikut ini salinan percakapan mahasiswa UI vs Luhut Pandjaitan dalam debat.

Mahasiswa yang berbicara dalam perdebatan itu salah satunya adalah Kepala Departemen Kajian Strategis UI, Andri Dwinanda Rosyadi.

Diawali dengan penolakan Luhut Pandjaitan membuka big data yang diklaimnya.

Mahasiswa menentang sebab Luhut Pandjaitan adalah pejabat publik sehingga harus transparan.

Namun, Luhut Pandjaitan terus berkilah jika dia tak punya kewajiban membuka big data itu, terlebih Presiden Jokowi sudah angkat bicara jika dirinya tak sepakat pemilu ditunda dan masa jabatan Presiden diperpanjang.

Mahasiswa: Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak.

Luhut: Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi, kalian tuh jangan emosional. Dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat, silakan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti kamu nikah, dengan istrimu pun pasti beda pendapat. Tidak harus berantem. 

Mahasiswa: Saya sependapat, Pak. Kita mungkin beda pendapat dalam demokrasi, tapi Bapak pejabat publik. Jadi, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu kepada kita semua. Sepakat, kawan-kawan?

Luhut: Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan usul kalian?

Mahasiswa: Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, jadi pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode dan penundaan pemilu.

Luhut: Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu.

Mahasiswa: Asumsi itu hadir akibat ketidakjelasan dari Istana.

Luhut: Sudah dijawab, Presiden sudah bilang, pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024 

Dalam wawancara dengan Kompas TV dalam program Sapa Indonesia Malam yang dipandu Aiman Witjaksono, Andri Dwinanda Rosyadi menjelaskan, sebagai pejabat publik yang sudah membuat opini publik, Luhut Pandjaitan semestinya bertanggung jawab.

Dia tak boleh berkilah dengan alasan tak ada kewajiban.

"Dia juga menyebutkan tidak ada kewajiban, tidak ada hak bagi dia untuk menyampaikan hal tersebut, padahal dia adalah seorang pejabat publik, maka semestinya mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan kepada publik," kata Andri Dwinanda Rosyadi.

"Itu yang kita desak, transparansi big datanya soal 110 juta rakyat yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden," kata mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik UI ini lebih lanjut.

Titik kesalahan

Aiman Witjaksono lalu bertanya, apakah mahasiswa, khususnya dari BEM UI percaya terhadap klaim big data dari Luhut Pandjaitan?

"Kami sangat-sangat tidak percaya dengan data ini. Maka dari ini, kami mendesak (dibuka)," ujar Andri Dwinanda Rosyadi lebih lanjut.

"Alasan tidak percaya apa?" tanya Aiman Witjaksono menimpali.

Andri Dwinanda Rosyadi pun menjelaskan ketidakbenaran klaim big data Luhut Pandjaitan.

"Teman-teman dari BEM UI sudah mencari analisis datanya, dibuktikan buzzer dari link, tidak sampai 110 juta. Bahkan dikalahkan jumlahnya oleh orang-orang yang menolak melalui perhitungan di netizen," ujar mahasiswa seasal kampung dengan mantan Wapres RI, Jusuf Kalla itu.

Andri Dwinanda Rosyadi, kata pamannya Rahman Syahid Palureng, ayahnya merupakan orang Soppeng dan ibunya orang Bone.

Bone merupakan tanah kelahiran Jusuf Kalla.

Rahman Syahid Palureng bangga ponakannya terlibat perdebatan dengan Luhut Pandjaitan hingga menjadi viral.

BEM UI akan terus mendesak Luhut Pandjaitan agar mengungkap big data miliknya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.(*)