Nurdin Halid: Golkar Anak Kandung Reformasi, Tidak Setuju Penundaan Pemilu 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ribuan mahasiswa lintas perguruan tinggi di berbagai kota tanah air menentang wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana Presiden 3 Periode.

Presiden Jokowi akhirnya menyatakan sikap penegasan ke publik bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar 14 Februari 2024 dan pilkada serentak November 2024.

Sejalan dengan penolakan tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, HAM Nurdin Halid mengatakan, sejak awal Partai Golkar tidak dalam posisi mendukung penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya partai beringin rindang tegas menolak.

“Saya sejak awal sudah sering mengatakan dan banyak dikutip media, bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan Pemilu tidak sejalan dengan semangat Partai Golkar. Partai Golkar harus tunduk pada konstitusi. Penundaan Pemilu tidak sesuai dengan konstitusi negara dan amanat reformasi,” kata Nurdin Halid Selasa (11/04/2022).

Selain konstitusi negara, Partai Golkar juga memiliki alasan kuat melakukan penolakan pada wacana penundaan Pemilu.

Menurut Nurdin Halid, Golkar mendasarkan sikapnya pada Munas 2019 dan Rapimnas Partai Golkar.

“Munas 2019 menghasilkan Panca Sukses. Di dalam Panca Sukses termaktub Sukses Kelima, yakni amanat memenangkan Partai Golkar pada tahun 2024 bukan tahun 2025, 2026 atau tahun lain. Karena itu Golkar tidak mungkin menyetujui penundaan Pemilu,” kata Nurdin Halid.

Ketua Umum Dekopin itu mengatakan, Partai Golkar adalah anak kandung reformasi. Tidak boleh berlawanan dengan amanat reformasi.

"Salah satunya sudah menetapkan batasan kekuasaan presiden hanya boleh menjabat dua periode masa jabatan,” kata Nurdin Halid.

Wacana penundaan Pemilu ini sebenarnya diawali oleh pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Ia menyebut perpanjangan masa jabatan presiden perlu dipertimbangkan karena persoalan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami masa pemulihan.

Belakangan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini dikaitkan denganLuhut Binsar Panjaitan, Menko Marves sekaligus Dewan Kehormatan Partai Golkar.

Nurdin Halid menolak hal tersebut dikaitkan dengan Partai Golkar.

Baginya, Luhut Binsar Panjaitan memiliki hak pribadi untuk mewacanakan apapun.