PDIP Beri Peringatan ke Elite Parpol Munculkan Isu Penundaan Pemilu, Hal Ini Akan Dirasakan Jokowi
Kini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun tangan setelah aksi mahasiswa tersebut benar-benar akan berlangsung.
lihat foto
Pasalnya, hal tersebut dinilai menjadi wewenang atau hak prerogratif Presiden.
"Sanksi kan merupakan bagian dari kewenangan prerogratif, kalau sanksi terhadap anggota PDI-P kan itu kami punya otoritas, tapi kalau itu sudah menyangkut di luar PDI-P kami tidak punya kewenangan untuk itu," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, dua wacana yang menjadi isu mengemuka di publik yaitu pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut.
Salah satunya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden Jokowi juga angkat bicara soal banyaknya menteri yang membicarakan dua isu tersebut.
Presiden pun kemudian melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai penundaan pemilu dan presiden tiga periode.
Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Kemudian, pada Minggu siang, dalam rapat terbatas, Jokowi menegaskan bahwa pemungutan suara Pemilu tetap dilakukan pada 14 Februari 2024.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen PDI-P Minta Elite Parpol yang Suarakan Penundaan Pemilu Jelaskan ke Mahasiswa Jelang Demo 11 April "
