Inilah 13 Jabatan Luhut Pandjaitan Selama Periode Presiden Jokowi, Sorotan PDIP Tak Berpengaruh

TRIBUN-TIMUR.COM - Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) kini mendapat jabatan baru dari Presiden Jokowi.

Selain jabat menteri, terbaru Luhut ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

Karier Luhut mentereng meski kerap menjadi sorotan.

Belum lama ini disemprot PDIP, namun di bagian lain justru mendapat jabatan baru di pemerintahan. 

Penetapan jabatan baru Luhut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 53 tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 April 2022 lalu.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, pasal 7 Perpres tersebut berbunyi bahwa Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri yang bertugas di bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," demikian bunyi pasal 7 Pepres No 53 tahun 2022.

Disebutkan dalam pasal 4 Perpres, Dewan SDA Nasional merupakan lembaga nonstruktutal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Dewan SDA Nasional memiliki tugas mengkoordinasikan pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.

Sebelumnya, Luhut Panjaitan disemprot politikus PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul karena terlalu ikut campur soal Pemilu 2024.

Ia menilai, soal pemilu bukan bidang Luhut, sehingga tak perlu mengurusinya.

 Bambang Pacul sekaligus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP  itu mengingatkan Luhut supaya melaksanakan kerjanya sesuai bidangnya.

Bambang juga menyebut Luhut sebagai menteri utama yang memiliki kekuatan politik sangat kuat.

Bagaimana tidak, selain sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga dipercaya Presiden Jokowi menjabat sejumlah jabatan mentereng lainnya.

Yang terbaru, Luhut dipercaya Jokowi untuk menjabat sebagai sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

Penetapan jabatan baru Luhut disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 53 tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 April 2022 lalu.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, pasal 7 Perpres tersebut berbunyi bahwa Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri yang bertugas di bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," demikian bunyi pasal 7 Pepres No 53 tahun 2022.

Lantas apa saja jabatan yang diemban Luhut selama pemerintahan Jokowi?

1. Pimpin Diplomasi Lobi Uni Eropa soal Pelarangan Sawit

 Di tahun 2018, Luhut ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah untuk melobi Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021 mendatang.

"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan pada Maret 2018.

2. Ketua Pertemuan IMF-Bank Dunia di Indonesia

Luhut dipilih sebagai Ketua Panitia Nasional Annual Meeting IMF (International Monetary Fund)-World Bank Group saat Indonesia menjadi tuan rumah tahun 2018.

Pertemuan tahunan itu diselenggarakan di Bali dan dihadiri sekitar 15.000 lebih delegasi dari 189 negara anggota. Selain itu ada juga perwakilan pejabat tiap negara, gubernur bank sentral, CEO, serta pihak terkait lainnya.

3. Ketua Tim Gernas BBI

Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Tim Gernas BBI).

Tim Gernas BBI sendiri teruang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 8 September 2021.

Tugas Tim Gernas BBI adalah untuk melaksanakan kegiatan pencapaian target gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

4. Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Luhut pun mendapat tugas dalam salah satu proyek penting di era Jokowi. Ia ditunjuk menjadi pimpinan dalam Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

5. Koordinator PPKM Jawa-Bali

Luhut ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali pada Juni 2021.

Hingga saat ini, Luhut menjadi salah satu menteri yang terlibat intens mengurus penanganan pandemi Covid-19.

6. Kepala Staf Presiden

Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden di periode pertamanya, Luhut Pandjaitan diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ia dilantik pada 31 Desember 2014.

Dengan jabatan sebagai KSP, Luhut mendapat hak keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri.

Luhut disebut tak langsung mendapat jabatan menteri karena diminta untuk membantu penyesuaian Jokowi di awal menjadi presiden.

Setelah hampir satu tahun, Luhut lalu diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Posisinya sebagai KSP digantikan oleh Teten Masduki.

Saat ini, posisi KSP Jokowi diisi oleh mantan Panglima TNI, Moeldoko.

7. Menko Polhukam

Presiden Jokowi menempatkan Luhut sebagai Menko Polhukam pada Agustus 2015, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Luhut menjabat Menko Polhukam selama satu tahun. Ia lalu digantikan oleh Wiranto.

8. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Setahun menjadi Menko Polhukam, Luhut lalu digeser ke pos Menko Kemaritiman pada Juli 2016. Ia menggantikan Rizal Ramli yang terkena reshuffle Jokowi.

Rizal Ramli disebut-sebut dicopot karena bertentangan dengan pemerintahan Jokowi. Namun pemerintah sempat menyatakan Rizal Ramli dicopot karena tidak perform menjalankan tugasnya.

9. Menteri ESDM

Pada Agustus 2016, Luhut ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat.

Alasan pemberhentian Arcandra Tahar adalah karena polemik status kewarganegaraannya. Arcandra Tahar memiliki dwi-kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

10. Menteri Perhubungan

Luhut diminta menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan karena. Alasannya karena Budi di awal pandemi tahun 2020 terpapar virus Covid-19.

Saat itu, Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit, membuat posisi pucuk pimpinan kementerian yang mengurusi transportasi tersebut harus diambil alih Luhut.

11. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Di periode kedua Jokowi, Luhut Pandjaitan tetap dipilih sebagai Menko Kemaritiman. Namun Jokowi menambahkan nomenklatur di jabatan Luhut.

Sehingga jabatan Luhut menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

12. Menteri Kelautan dan Perikanan

Luhut ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim setelah Edhy Prabowo ditangkap KPK pada November 2020.

13. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Selain di era pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan juga pernah menjabat sebagai menteri.

Ia menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Luhut saat itu baru saja pulang dari Singapura, ia sebelumnya merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

Selepas itu, posisinya digantikan oleh Rini Soemarno di era Presiden Megawati. 

Lalu, siapa sebenarnya Luhut Panjaitan?

Luhut Binsar Panjaitan, lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, 28 September 1947.

Putra Batak ini merupakan anak ke-1 dari 5 bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Luhut adalah Kakak dari Kartini Pandjaitan. Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki 4 anak, yaitu: Paulina, David, Paulus dan Kerri Pandjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970.

Pada Tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

Darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai Lulusan Terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Karier militernya banyak dihabiskan di Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81.

Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya.

Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), hingga Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah.

Pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia.

Pada Tahun 2001 Luhut Panjaitan mendirikan Politeknik Informatika Del di Desa Sitoluama, Toba Samosir.

Jabatan Pemerintahan

- Duta Besar RI Berkuasa Penuh Untuk Singapura (1999 - 2000)

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional (2000 - 2001)

- Pangkat Jenderal TNI (1999)

- Kepala Staf Kepresidenan RI (2014 - 2015)

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI (2015 - 2016)

- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016 - sekarang)

Bisnis

Tahun 2004 Luhut mulai merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtra Group.

Kini di bawah Toba Sejahtra yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, ada anak usaha yang bergerak di sektor minyak dan gas, perkebunan, dan kelistrikan.

PT Toba Bara Sejahtra Tbk (Toba Bara) adalah salah satu produsen utama batubara termal yang kompetitif di Indonesia.

Sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtra Group, Toba Bara telah berkembang menjadi produsen batubara utama yang beroperasi pada 3 (tiga) konsesi area tambang batubara di Kalimantan Timur.

Area-area tambang yang berdekatan ini, yang dikelola oleh 3 (tiga) anak perusahaan, berada pada lokasi tambang yang menguntungkan, serta dekat jaraknya dengan pelabuhan setempat.

Sejak memulai produksi pada tahun 2007, mengalami kenaikan yang cepat menjadi sebuah perusahaan terkemuka di bidang batubara.

Luas area tambang Toba Bara secara keseluruhan sekitar 7087 hektare dengan total estimasi sumber daya sebesar 236 juta ton.

Pembangunan pertama pada aset greenfield dimulai dengan PT Indomining pada tahun 2007, diikuti dengan PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) pada tahun 2008.

Kemudian, pembangunan PT Trisensa Mineral Utama (TMU) dimulai pada tahun 2011.

Tanggal 6 Juli 2012 Toba Bara mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker TOBA dan merilis sebesar 210.681.000 saham atau 10,5