Moeldoko Turun Tangan Saat Jokowi Geram Soal Isu Jabatan 3 Periode Makin Ramai, Nasib Luhut?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kini turun tanganm soal maraknya isu jabatan Presiden tiga periode.

Moeldoko meminta masyarakat supaya tidak berpolemik soal jabatan presiden tiga periode.

Moeldoko menjelaskan, Presiden Jokowi sudahj beberapa kali menegaskan tetap patuh dengan konstitusi terkait jabatan presiden.

"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat, sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periode, perpanjangan. Presiden sudah tegas," ujar Moeldoko saat jumpa pers, Rabu (6/4/2022).

Moeldoko menjelaskan, saat ini pemerintah sedang fokus memikirkan pandemi Covid-19 yang belum tuntas. 

Tak hanya itu, pemerintah saat ini sedang membuat skenario untuk menghadapi dampak dari perang Ukraina dan Rusia, khususnya terhadap ekonomi Indonesia. 

Moeldoko memastikan pemerintah berpikir ke depan untuk kemajuan bangsa dan wacana perpanjangan jabatan presiden merupakan hal yang tidak produktif untuk dijalankan oleh pemerintah. 

"Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi?! Masih lagi dipersoalkan.

Saya ingatkan sekali lagi, cukup. Sudah cukup berpolemik tentang ini," ujar Moeldoko. 

Moeldoko juga meminta agar polemik perpanjangan jabatan presiden tiga periode tidak dikaitkan datang dari Istana.

Hal tersebut merupakan usulan dari luar dan tidak ada sangkut paut dengan presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpin. 

"Pemerintah tidak pernah membicarakan itu (perpanjangan jabatan presiden). Kalau itu bergelinding di luar, bergelinding di DPR, itu urusan DPR, jangan melibatkan pemerintah.

Presiden sudah menegaskan jangan lagi berbicara soal itu," ujar Moeldoko.

"Kita fokus melihat bagaimana kesulitan saat ini dihadapi masyarakat, kebijakan-kebijakan Presiden dalam menghadapi situasi lebih penting dibandingkan berbicara di luar itu," sambung Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak menyuarakan penundaan Pemilu 2024.