Beginilah Prediksi Pengamat Soal Nasib Demokrat Sulsel tanpa Pimpinan Definitif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrat Sulawesi Selatan hingga saat ini belum memiliki nakhoda.

Sudah hampir tiga bulan posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan lowong.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma mengatakan, lambatnya pergerakan partai Demokrat akan berdampak ke kinerja kepartaian.

Menurutnya, demokrat akan ketinggalan sementara partai-partai besar lainnya sudah mulai memanaskan mesin menuju Pemilu 2024. 

"Saya kira, partai lama punya pengurusan sudah solid, itu tidak berpengaruh. Tapi konteks kinerja ada yang kurang ketika belum ada pemimpin definitif," ucapnya, Selasa (29/3/2022).

Ia menilai, beberapa strategi belum bisa dijalankan dengan maksimal tanpa pimpinan definitif.

Di sisi lain, Demokrat harus berhati-hati dalam menentukan ketua Partai.

Sosok yang sejalan dengan keinginan mayoritas kader dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan partai di pusat.

Sebab jika tak selaras, maka ini akan berpotensi besar menimbulkan kegaduhan.

"DPD partai di daerah itu bersinergi dengan DPP. Apalagi ini Sulsel salah satu barometer politik yang diperebutkan banyak partai," tuturnya.

Diketahui, dalam musyawarah daerah (musda) akhir tahun lalu, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) memperoleh 16 suara, sementara Ni'matullah 9 suara.

Kata Sukri, Demokrat dalam kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono masih bimbang antara keduanya.

Namun jika merujuk dari hasil musda, tentu tak akan menuai perdebatan, karena hasil suara keduanya jelas perbedaanya.

Sementara jika DPP memilih Ni'matullah maka harus ada alasan rasional. 

"Jadi kalau memilih ketua 9 suara, harus diikuti penjelasan rasional, harus pastikan betul. Kalau DPP tidak ingin timbulkan banyak pertanyaan, saya kira tentu, 16 vs 9 itu jauh," ulasnya.

Sukri menilai, DPP ingin ketua DPD  Demokrat Sulsel adalah sosok yang tepat yang diinginkan partai. Apalagi status Demokrat sebagai kuda hitam di pemilu mendatang.

"Kalau timbulkan gejolak maka buang energi, semetara waktu pemilu kan 2 tahun kurang, ini harus jadi pertimbangan," pungkasnya. (*)