Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

20 Ribu Pekerja Terancam PHK, Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar Surati Kementerian BUMN

Bahkan, Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar (PPKM) menyebutkan, kenaikan itu bisa berimbas pada tutupnya usaha mereka.

Tayang:
Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
Ist
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menerima bantuan untuk korban banjir bandang dari Komisaris Utama PT KIMA Saldy Mansur. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Langkah PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) menaikkan biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah Industri (PPTI) sebesar 30 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara sepihak disebut sangat memberatkan.

Bahkan, Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar (PPKM) menyebutkan, kenaikan itu bisa berimbas pada tutupnya usaha mereka.

"20 ribu lebih tenaga kerja di KIMA bisa terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja-red) sebagai dampak dari potensi tutupnya usaha karena biaya PPTI naik sangat tinggi dan ditetapkan secara sepihak," kata juru bicara Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar, M Tahir Arifin, di Makassar, Senin (28/3/2022).

Tahir Arifin mengungkapkan, kondisi perekonomian dan sektor usaha saat ini mengalami tekanan karena turunnya daya beli masyarakat.

“Kenaikan biaya perpanjangan penggunaan tanah industri di KIMA itu sangat memberatkan, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Tidak memenuhi rasa keadilan,” kata Tahir Arifin.

Secara rinci dia menyebutkan, saat ini di kawasan industri Makassar terdapat 265 perusahaan aktif dan menyerap hinggal 20 ribu lebih tenaga kerja.

Menurut Tahir, hal itu harus menjadi perhatian dari pemerintah khususnya PT KIMA dalam mengambil keputusan strategis, termasuk biaya perpanjangan penggunaan lahan industri.

“PHK secara massal dapat terjadi, karena usaha yang tertekan dengan penetapan biaya yang sangat tinggi dan memberatkan dari PT KIMA ini.”

“Yang merasakan imbas sosial dari pemutusan hubungan kerja ini bisa sampai 100 ribu jiwa,” kata Tahir Arifin mewakili Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar yang menghimpun lebih dari 200 pelaku usaha atau investor di kawasan tersebut.

Tahir Arifin menegaskan, Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar tidak menutup diri terkait dengan kenaikan biaya perpanjangan penggunaan lahan industri dalam kawasan pengelolaan PT KIMA, sepanjang tidak memberatkan dan juga memperhatikan kesanggupan pelaku usaha.

“Untuk surat rekomendasi dari PT KIMA untuk perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), pelaku usaha sebaiknya dibebankan sesuai dengan kesanggupan.

Nilainya antara 1% sampai 3

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved