JK Berani Buka-bukaan soal Buruknya Birokrasi di Depan Presiden, Bos PLN Seketika Disemprot Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi meresmikan 2 Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) sekaligus dalam tempo sehari, Jumat (25/2/2022).

Kedua pembangkit itu adalah PLTA Poso Energy 515 MW di Poso, Sulawesi Tengah ( Sulteng ) dan PLTA Malea Energy 90 MW di Tana Toraja, Sulawesi Selatan ( Sulsel ).

PLTA Poso dioperasikan PT Poso Energy, anak usaha Kalla Group.

Sementara PLTA Malea dikembangkan PT Malea Energy, anak usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Perusahaan berkode emiten BUKK ini juga salah satu perseroan milik keluarga Kalla. 

Jokowi meresmikan langsung PLTA Poso Energy, sementara PLTA Malea Energy diresmikan secara virtual dari Poso.

"Dengan mengucap Bismillahirrrahmanirrahim, pada pagi ini, saya resmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea 90 MW di Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi Selatan," kata Jokowi, Jumat (25/2/2022), dalam siaran pers.

Selain Poso Energy dan Malea Energi, Kalla Group juga memiliki 2 perusahaan pembangkit listrik tenaga air atau hydropower lainnya, yakni PT Kerinci Merangin Hidro di Kerinci, Jambi dan PT Mamuju Tumbuan Energy, di Mamuju, Sulawesi Barat ( Sulbar ).

Pada acara peresmian tersebut, Jokowi menyampaikan, pembangunan pembangkit listrik ini akan mendukung proses transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT).

• FOTO-FOTO PLTA Poso Peaker Berkapasitas 515 MW

“Pagi hari ini saya sangat senang sekali karena kita semuanya akan meresmikan sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT (energi baru terbarukan),” ujar Jokowi mengawali kata sambutannya.

Dia menambahkan, saat ini semua negara didorong untuk bergeser dari pemakaian energi fosil utamanya batu bara menuju ke energi hijau.

Indonesia sendiri, memiliki potensi energi yang mencapai 418 gigawatt, baik berupa hydropower, geothermal, tenaga surya, angin, tidal, hingga panas permukaan air laut.

“Semuanya ada di negara kita. Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari yang coal/batu bara ini kepada energi hijau ini juga bukan pekerjaan yang mudah karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU-PLTU kita,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi pun mengapresiasi sektor usaha yang membangun sumber EBT seperti di PLTA di Poso dan Tana Toraja ini.

“Saya sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Kalla Group dalam hal membangun hydropower, baik yang ada di Sulawesi Tengah yang nanti juga akan selesai, di Mamuju, dan di Kerinci,” ujarnya.

Baca juga: PLTA Poso Tahap 2 Kantongi Sertifikat Laik Operasi, PLN:Wujud Dukungan Net Zero Emmision di 2060

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030 serta nol emisi karbon di tahun 2060.

“Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN,” ujarnya.

Curhat Jusuf Kalla

Dalam kesempatan itu, saat menyampaikan kata sambutan, mantan Wakil Presiden RI ( Wapres ) sekaligus founder Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan keluhannya kepada Presiden Jokowi, Presiden yang pernah didampinginya selama 5 tahun ( periode 2014 - 2019 atau Kabinet Kerja ).

Curhat itu terkait sulitnya mendapatkan izin pembangunan PLTA di Poso.

Dia mengatakan, butuh waktu 5 tahun untuk mendapatkan izin tersebut.

“Ini negoisasinya 5 tahun, Pak. Baru negoisasi butuh 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun. Jadi (butuh waktu) 12 tahun. Di Kerinci juga butuh negosiasi lebih dari 5 tahun,” katanya Jusuf Kalla blak-blakan.

Dia berharap perizinan dapat diperpendek setidaknya menjadi 1 tahun.

“Negosiasinya bisa lebih diperpendek. Mungkin setahun cukup sehingga betul-betul kita ada insentif,” ujarnya.

Mantan pengurus Kadin itu menyebut banyak orang yang ingin membangun PLTA, tapi terhambat perizinan.

“Begitu banyak orang yang mau membangun, Pak, terutama PLTA ini, tapi tidak bisa maju karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki, saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha,” kata dia.

Dirut PLN langsung ditegur

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi pun langsung menegur Dirut PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, yang juga hadir langsung di acara peresmian.

Dia meminta agar hal ini menjadi perhatian.

“Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla. Negoisasi perizinan sampai lebih dari lima tahun,” ujarnya.

Jokowi mengatakan terlalu lama masa pengurusan izin akan membuat pengusaha kelelahan.

“Sekuat apa pun orang ngurusin izin negoisasi sampai lebih dari lima tahun, kecapean di ngurusin izin, belum bekerja di lapangan,” katanya mengungkapkan.

Jokowi ini pun mengapresiasi dan menghargai upaya Jusuf Kalla untuk menyelesaikan PLTA Poso.

“Untungnya Pak Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung. Itu baru ngurus izinnya. Belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan bukan sesuatu yang gampang,” kata Jokowi.

“Sekali lagi, saya sangat menghargai Pak Jusuf Kalla atas selesainya pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Poso, di Provinsi Sulteng,” tuturnya Jokowi.

Jokowi berharap pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di Tanah Air dapat terus dilakukan sehingga kebutuhan energi hijau dapat dipenuhi.

“Semoga nanti yang berikutnya bisa dilancarkan semuanya, sehingga target kita dalam rangka energi hijau dan EBT ini benar-benar bisa kita lakukan. Karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau ini sekarang sangat-sangat tinggi sekali kepada negara kita,” katanya menandaskan.

Turut hadir dalam acara peresmian, antara lain Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, serta Bupati Poso Verna Inkiriwang.(*)