JK Berani Buka-bukaan soal Buruknya Birokrasi di Depan Presiden, Bos PLN Seketika Disemprot Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030 serta nol emisi karbon di tahun 2060.

“Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN,” ujarnya.

Curhat Jusuf Kalla

Dalam kesempatan itu, saat menyampaikan kata sambutan, mantan Wakil Presiden RI ( Wapres ) sekaligus founder Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan keluhannya kepada Presiden Jokowi, Presiden yang pernah didampinginya selama 5 tahun ( periode 2014 - 2019 atau Kabinet Kerja ).

Curhat itu terkait sulitnya mendapatkan izin pembangunan PLTA di Poso.

Dia mengatakan, butuh waktu 5 tahun untuk mendapatkan izin tersebut.

“Ini negoisasinya 5 tahun, Pak. Baru negoisasi butuh 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun. Jadi (butuh waktu) 12 tahun. Di Kerinci juga butuh negosiasi lebih dari 5 tahun,” katanya Jusuf Kalla blak-blakan.

Dia berharap perizinan dapat diperpendek setidaknya menjadi 1 tahun.

“Negosiasinya bisa lebih diperpendek. Mungkin setahun cukup sehingga betul-betul kita ada insentif,” ujarnya.

Mantan pengurus Kadin itu menyebut banyak orang yang ingin membangun PLTA, tapi terhambat perizinan.

“Begitu banyak orang yang mau membangun, Pak, terutama PLTA ini, tapi tidak bisa maju karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki, saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha,” kata dia.

Dirut PLN langsung ditegur

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi pun langsung menegur Dirut PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, yang juga hadir langsung di acara peresmian.

Dia meminta agar hal ini menjadi perhatian.

“Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla. Negoisasi perizinan sampai lebih dari lima tahun,” ujarnya.