Pemkab Wajo

Masih Ada OPD Belum Selesaikan Surat Pertanggungjawaban Fungsional, Bupati Wajo Optimis Raih WTP

Bupati Wajo, Amran Mahmud menekankan, perkembangan penyelesaian laporan keuangan perangkat daerah saat tim melakukan entry meeting

Tribun Timur/Hardiansyah Abdi Gunawan
Ket gam: Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja supervisi dan silaturahmi di Kabupaten Wajo yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Rabu (23/2/2022). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja supervisi dan silaturahmi di Kabupaten Wajo yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Rabu (23/2/2022).

Diketahui, pada 25 Januari 2022 lalu tim audit interim telah mulai melaksanakan pemeriksaan dan dijadwalkan berakhir hari ini, Rabu (23/2/2022), atau waktu pemeriksaan selama 30 hari.

Bupati Wajo, Amran Mahmud menekankan, perkembangan penyelesaian laporan keuangan perangkat daerah saat tim melakukan entry meeting, seperti halnya pada 2020 lalu, tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan perangkat daerah per 31 Desember 2021.

Masih terdapat selisih pada saat rekonsiliasi data pada perangkat daerah pengelola dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan.

Selain itu, terdapat beberapa perangkat daerah yang belum menyelesaikan surat pertanggungjawaban fungsional.

Amran Mahmud menyebut, kondisi ini masih sama pada periode Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 lalu.

"Untuk kondisi terkini pada tanggal 22 Februari 2022 dapat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan bahwa masalah-masalah tersebut pada saat entry meeting tim audit sudah dapat diselesaikan. Dari 41 perangkat daerah telah menyelesaikan laporan keuangan perangkat daerahnya (unaudited)," katanya.

Jadwal penyelesaian LKPD Wajo yang telah disusun, dijadwalkan paling lambat pada awal Maret 2022 akan disampaikan ke Inspektorat untuk dilakukan review.

"Selanjutnya kita targetkan pada 18 Maret 2022 LKPD Wajo unaudited tahun anggaran 2021 sudah dapat diserahkan ke BPK," katanya.

Ketua DPD PAN Wajo itu berharap, dapat mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Pemkab Wajo telah mencatat opini WTP enam kali beruntun sejak 2015 hingga 2020.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, pada kunjungan ini memaparkan tentang BPK dan hasil pemeriksaan BPK.

Dirinya menjelaskan tentang kedudukan BPK dalam penyelenggaraan negara, struktur organisasi BPK RI dan BPK RI Perwakilan Sulsel, landasan hukum, tugas dan wewenang BPK, hasil pemeriksaan BPK, masalah-masalah yang memengaruhi opini, serta strategi mempertahankan dan mendapatkan WTP.

"Meskipun sudah mendapatkan opini WTP, harus tetap berbenah untuk terus meningkatkan penyusunan administrasi dan pelaporan keuangan daerah," katanya.(TribunWajo.com)

Laporan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved