Apa Jadinya Jika Kepemimpinan Andi Sudirman Tanpa Wagub, Penjelasan Fajlurrahman Jurdi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Andi Sudirman Sulaiman berpotensi tanpa Wakil Gubernur Sulsel jika dilantik jadi gubernur definitif di atas tanggal 5 Maret 2022.

Jika dihitung Jumat (4/2/2022) hari ini, batas waktunya tersisa 29 hari ke depan.

Hal itu mengemukakan dalam hasil konsultasi pimpinan DPRD Sulsel dengan Kementerian Dalam Negeri di Rujab Ketua DPRD Sulsel Jalan Ratulangi Makassar Kamis (3/2/2022) malam.

Menanggapi hal tersebut, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fajlurrahman Jurdi mengingatkan pentingnya kehadiran 02 Sulsel dalam pengelolaan pemerintahan.

Sulsel memiliki 24 kabupaten/kota dinilai mesti dikelola bersama-sama.

"Pentingnya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi pemerintahan sangat diperlukan, karena daerah yang seluas sulsel harus dikerjakan secara bersama-sama," kata Fajlurrahman Jumat (4/2/2022).

Fajlur menilai, akan sulit bagi seorang Gubernur sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif tanpa ditopang oleh Wagub. 

Ia pun memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, siapapun yang menjadi pendampingnya, harus benar-benar menjadi pendamping, bukan player. 

"Dia tidak datang mengganggu, tetapi memberi solusi," katanya.

Ia menyarankan manfaatkan waktu yang tersisa 19 bulan ini untuk memajukkan sulsel dan perlihatkan kepada publik, bahwa di sisa kekuasaannya mereka berakhir dengan husnul khatimah.

Rujukannya, pasal 176 UU Pilkada ditegaskan bahwa; dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian jabatannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Menurutnya, di sinilah Parpol itu memiliki kekuatan politik.

Karena secara tegas dinyatakan bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. 

"Artinya ini bola ada di parpol," katanya.

Baca juga: DPRD Sulsel: Kalau Andi Sudirman Belum Dilantik Hingga 29 Hari ke Depan, Tak Ada Pemilihan Wagub!

Sebelumnya diberitakan, DPRD Sulsel akhirnya telah berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke depan.

Pertemuan berlangsung tertutup pukul 20.00 hingga 22.45 Wita di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel, Jalan Ratulangi Makassar Kamis (3/2/2022) malam.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari bertindak sebagai tuan rumah, didampingi tiga wakil ketua Syaharuddin Alrif, Ni'matullah Rahim Bone, dan Muzayyin Arif.

Ada pula sejumlah pimpinan fraksi dan pimpinan AKD.

Seperti Ketua Komisi A Selle KS Dalle, Ketua Komisi B Andi Rachmatika Dewi, Ketua Komisi C Sri Rahmi.

Rismawati Kadir Nyampa, Haslinda, Imam Fauzan, Edward Horas, Mizar Roem, Ansyari Mangkona.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif mengatakan, konsultasi menghasilan 7 poin. 

Salah satunya pengisian kursi Wakil Gubernur Sulsel baru bisa dilakukan setelah Andi Sudirman Sulaiman dilantik jadi gubernur definitif.

“Pak Andi Sudirman mesti dilantik jadi gubernur defenitif dulu. Kalau belum dilantik hingga 5 Maret 2022 atau 29 hari ke depan, maka tidak ada pemilihan wakil gubernur,” kata Syahar di Rujab Ketua DPRD Sulsel Kamis (3/2/2022).

Artinya kursi Wagub Sulsel baru lowong setelah Andi Sudirman jadi gubernur definitif.

Saat ini pria kelahiran Bone 25 September 1983 itu masih menjabat Wakil Gubernur Sulsel sekaligus Plt Gubernur Sulsel.

Syahar melanjutkan, DPRD Sulsel akan bersurat kepada partai pengusung setelah Andi Sudirman dilantik jadi definitif.

Kemudian, partai pengusung, PAN, PKS, dan PDIP mengajukan dua nama kepada Gubernur Sulsel, lalu diserahkan kepada DPRD Sulsel untuk pemilihan.

"Setelahnya barulah DPRD Sulsel membentuk panitia pemilihan dan tata tertib," kata Syahar. (*)