Wapres Maruf Amin ke Makassar
Pantas Ma'ruf Amin ke Makassar, Ternyata Baru 3 Daerah ini yang Bangun MPP di Sulsel, Apa itu MPP?
Di Indonesia, tercatat baru 50 MPP yang dibangun, tiga diantaranya ada di Sulsel. Ialah Kabupeten Selayar, Parepare, dan Palopo.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Muhammad Fadhly Ali
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ingatkan para kepala daerah se Sulawesi Selatan untuk segera membangun mall pelayanan publik (MPP).
Indonesia menjadi salah satu perhatian mengingat minimnya MPP yang dihadirkan pemerintah setempat.
"Kita (Indonesia) dinilai pelayanan kita masih cukup rendah dibanding negara lain," ucapnya saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Senin (31/1/2022).
Di Indonesia, tercatat baru 50 MPP yang dibangun, tiga diantaranya ada di Sulsel.
Ialah Kabupeten Selayar, Barru dan Palopo.
Ma'ruf berharap seluruh daerah bisa melakukan akselerasi untuk membangun MPP.
Sebab pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan MPP yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaran Mall Pelayanan Publik.
Menurutnya, membuat MPP tak mesti ada bangunan baru, cukup memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki.
Intinya pelayanan dipermudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.
Orang nomor dua Indonesia ini menambahkan, hadirnya pelayanan tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat.
Juga menjadi salah satu bagian dari reformasi birokrasi.
"Diharapkan 2022-2023 terbangun semua mal pelayanan publiknya," sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan hadirnya MPP.
Tetapi sejauh ini, Pemkab Luwu Utara masih menggunakan bangunan penunjang. Artinya pelayanan dan perizinan tetap berjalan.
Pemkab Luwu Utara juga telah mengalokasikan anggaran sejak 2020 lalu, hanya saja anggarannya direfocusing untuk penanganan pandemi covid-19.
"Pelayanannya sudah mengarah ke sana, tinggal bagaimana nanti diintegrasikan," jelasnya.
Sesuai target pemerintah, paling lambat 2023 mendatang semua daerah sudah memiliki MPP.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam mengaku sudah siap memanfaatkan gedung pelayanan publik yang baru saja dirampungkan bangunannya tahun 2021 lalu.
Kata dia, MPP akan memberikan kemudahan pelayanan dan menyatukan pelayanan yang dulunya dilakukan di lokasi atau tempat berbeda.
"Yang dulu pelayanan harus pisah-pisah dengan MPP ini kita satukan jadi satu pelayanan, jadi ada sampai 28 pelayanan, ada yang sampai 45 pelayanan sudah bisa ditangani di satu MPP tersebut," katanya.
Selain Maros, dua daerah lainnya juga sudah siap menggunakan gedung MPP baru, Bantaeng dan Pinrang.
"Kita sudah ada gedungnya, tiga daerah tadi sudah selesai gedungnya, tahun kemarin di bangun, tahun ini sisa konsolidasi, kita akan mengumpulkan semua instansi vertikal, departemen, kepolisian, dan lainnya untuk menyatukan dan mengajak untuk bergabung," tutupnya.(Tribun-Timur.com)