LSM Parepare Tolak Vaksin Anak, Sekkot Upayakan Mediasi Demonstran Bertemu Forkopimda

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) unjuk rasa di halaman kantor Balai Kota jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Senin (24/1/2022) siang.

Demonstran menuntut penghentian vaksinasi untuk anak usia 6 tahun sampai 11 tahun.

Rute aksi dimulai dari Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kantor Balaikota, dan berakhir di DPRD Kota Parepare.

Tuntutan pengunjuk rasa pun diterima Sekretaris Kota (Sekkot) Parepare, Iwan Asaad untuk dilanjutkan ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurut Iwan, kebijakan terkait vaksin melibatkan unsur Forkopimda.

"Kebijakan vaksin ini melibatkan unsur Pemkot, Polres, Kejari, dan Dandim, kemudian diputuskan dalam sebuah rapat," katanya.

Adapun keinginan masyarakat untuk bertemu unsur forkopimda secara utuh akan di teruskan.

"Apa yang mereka inginkan, nanti akan kami teruskan ke unsur Forkopimda untuk mencocokan waktu dan tempatnya," ujarnya.

Menurut Iwan, keluhan masyarakat tidak bisa diabaikan dan harus di perhatikan.

Keluhan tersebut terkait adanya anak salah satu peserta aksi yang terkapar setelah di vaksin.

"Kami akan turunkan tim medis, melakukan cek di lapangan, dan apakah memang itu kekeliruan dari pemerintah setempat," tambah Sekda itu.

Selain itu, Iwan memberikan solusi terkait pengaduan masyarakat.

"Saya membuka jalur komunikasi langsung dengan masyarakat," lanjutnya.

Jika ada informasi yang sifatnya segera, Iwan bisa langsung teruskan ke tim gugus yang lain.

Iwan mencoba membawa aduan masyarakat ke hpnya.

Alasannya, agar masyarakat tidak terlalu lama mengeluh atau tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat.

Iwan berpendapat bahwa dalam melihat vaksinasi anak harus dari sisi kasus tersebut.

"Harus kita lihat kasusnya, apakah anak yang tidak mau di vaksin atau orang tuanya," kata mantan Kadis Kominfo itu.

Pihaknya terus melakukan upaya edukasi bagi masyarakat yang belum mau di vaksin.

"Sekarang edukasi mengerucut ke orang-orang yang memang butuh penjelasan mendalam terkait vaksinasi kepada anaknya," jelas Iwan.

Pengunjuk rasa sebelumnya mendatangi Dinas Pendidikan Parepare terkait PTM dan vaksinasi.

Kepala Dinas Pendidikan, Arifuddin Idris menjelaskan bahwa belum ada vaksinasi untuk anak Sekolah dasar.

"Belum ada vaksinasi SD, kami masih dalam tahap pendataan mana yang mau dan yang tidak," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya itu.

Kemudian terkait informasi yang beredar tentang formulir vaksin anak.

Dalam formulir itu tertulis bahwa apapun yang terjadi setelah di vaksin merupakan tanggungjawab orang tua.

Arifuddin menjelaskan bahwa hal itu tidak ada.

"Hasil rapat kami dengan kepala sekolah, tidak ada surat pernyataan atau pengakuan seperti itu," ujar Arifuddin.(TribunParepare.com)

Laporan kontributor TribunParepare.com/M.Yaumil