Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kepala Otorita IKN

Masuk Kriteria Kepala Otorita IKN, Danny Pomanto Mengaku Siap, Tapi Tak Mau Kepedean

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku siap jika hal tersebut perintah atau panggilan negara.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Muhammad Fadhly Ali
Humas Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat menerima tamu di war room balai Kota Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat nama sempat disebutkan Presiden Joko Widodo layak sebagai kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN). 

Ialah eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

Nama tersebut sempat diumumkan Jokowi pada Maret 2020.

Seiring berjalannya waktu, teranyar Jokowi mengumumkan kriterianya yang pantas menjadi seorang kepala otorita ialah pernah menjadi pemimpin dan berlatar belakang arsitek.

Sehingga empat nama tadi membelot karena keempatnya tak berlatar belakang arsitek.

Kriteria yang disebutkan Jokowi pun mengerucut ke beberapa pimpinan kepala daerah, diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Aceh Niva Iriansyah, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku siap jika hal tersebut perintah atau panggilan negara.

"Saya ini orang yang selalu siap kalau negara memerintahkan, tapi diliat nanti, karena belum tentu di kita, kalau saya kerja sajalah," ucap Danny Pomanto, Minggu (23/1/2022).

Danny menambahkan, kendati masuk sebagai salah satu kriteria, tetapi ia tak mau terlalu percaya diri, sebagai pemimpin yang berlatar belakang arsitektur cukup banyak.

Danny juga mengaku lebih banyak sosok yang lebih baik darinya.

"Tapi kalau mau menanggapi hal itu secara serius, kita tunggu nama keluar, kalau kriteria itukan banyak alternatif lebih bagus dari saya, banyak yang lebih baiklah dari saya," ujarnya.

Apalagi pemilihan kepala otoritaria menjadi hak prerogatif presiden.

"Itukan kriteria belum nama, kalau saya kita kerja saja kan itu prerogatif presiden. Kalau saya dianggap masuk kriteria alhamdulillah," tuturnya.

Karena itu, statusnya sebagai Wali Kota Makassar tetap akan dimaksimalkan.

Danny tetap akan melayani rakyatnya dengan baik, sesuai tugas yang telah diamanahkan kepadanya 

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved