Kemenkumham Sulsel Deklarasikan Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan laksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Tahun 2022 di Hotel Four Point Makassar, Selasa (11/01/22) .

Acara ini bertema “Kita tingkatkan kinerja Kemenkumham semakin PASTI dan BerAKHLAK mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural”.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol AI Afriandi, Koordinator Pidum Kejati Sulsel Hasnadirah, Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol Ghiri Prawijaya dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel Subhan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto mengatakan deklarasi janji kinerja ini bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun penandatanganan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.

Sedangkan penandatanganan komitmen Zona Integritas bertujuan untuk mengimplementasikan 6 area perubahan Reformasi Birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi meningkat.

Acara dimulai dengan penandatanganan janji kinerja oleh 33 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Imigrasi dan 1 Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, melalui Koordinator Bidang Pidana Umum Hasnadirah membagikan pengalaman dan kunci keberhasilan instansinya meraih predikat WBBM.

Kunci keberhasilan dalam meraih WBBM terletak pada bagaimana jajaran mengubah mindset, culturset, dan komitmen.

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran harus dalam visi yang sama mengimplementasikan reformasi birokrasi.

Juga dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dengan menerapkan semangat hospitality untuk kepuasan masyarakat.

Yang terpenting bagaimana cara kita mempermudah masyarakat sehingga masyarakat terpuaskan dan melihat tidak ada perbuatan korupsi.

"Ada hal yang harus dilihat, yakni pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan buat program yang menyentuh langsung masyarakat,” kata Hasnadirah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Subhan mengapresiasi semangat, komitmen, dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkuham Sulsel dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.

“Kami selalu ada untuk Kemenkumham. Kami terus men-support, mendukung dan memastikan jajaran Kanwil Sulsel dapat mewujudkan predikat WBK dan WBBM dengan melakukan pendampingan,” ucap Subhan.