Kok Bisa, Masih Ada Lahan di Bendungan Karalloe Belum Terbayarkan? Pemilik Demo Minta ini ke Jokowi

TRIBUNJENEPONTO.COM - Puluhan warga Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan protes di pinggiran danau Bendungan Karalloe.

Warga tersebut protes karena masih ada sejumlah lahan di Bendungan Karalloe yang belum terbayarkan.

Dalam aksi protesnya, ia membentangkan sejumlah spanduk dengan narasi yang berbeda-beda.

Hal ini diungkap oleh, Suri yang merupakan warga, Dusun Bankeng Ta'bing, Desa Garing, Kecamatan Malakaji, Kabupaten Gowa.

Adapun yang tertulis di spanduk yang dibentangkan warga, mereka hanya meminta haknya kepada pemerintah pusat.

"Pak Jokowi, tolong. Lahan kami belum dibayarkan yang terpakai di Bendungan Karalloe," tulis warga dalam spanduk sebagai bentuk protesnya ke penanggungjawab Bendungan Karalloe, (9/1/2022)

Bahkan ada narasi dalam spanduk bertuliskan tanah milik warga dirampas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di Bendungan Karalloe.

"Tanah kami dirampas, dari Karalloe. Kami hanya butuh keadilan, tolak mafia tanah," ujar H Suri dalam aksi protesnya saat ditemui di lokasi.

Ia sangat menyayangkan bapak Presiden Jokowi telah meresmikan Bendungan Karalloe beberapa bulan lalu.

Padahal masih banyak lahan yang belum terbayarkan.

Sejumlah warga yang protes mengatakan sejak tanahnya dirampas untuk dijadikan Bendungan. Mereka sudah kehilangan mata pencaharian.

Sehingga hidupnya saat ini merana karena sudah tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam (berkebun).

Menurutnya, warga yang dirampas tanahnya hanya menggantungkan hidupnya pada kerjaan bertani.

"Mata pencaharianku hilang pak, inimi yang saya tunggu pak, tujuh tahun tidak dapat penghasilan," kata Suri sambil menangis histeris.

Bahkan, ia merasa kebingungan memikirkan pembayaran sekolah anak-anaknya karena lahannya belum dibayarkan.

"Itumi bagaimana anak-anakku nanti, cucu-cucuku nanti kalau tidak dibayarki sesuai dengan harganya," tuturnya sambil menghapus air matanya.

Sementara, H. Sunu warga Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang juga memiliki lahan di Bendungan Karalloe sangat kecewa atas tidak dibayarkan lahannya.

Padahal sejumlah lahan yang terkena pembuatan Bendungan Karalloe memiliki bukti kepemilikan.

"Lahanku juga belum dibayarkan, saya punya bukti sertifikat," ungkapnya sambil memperlihatkan sertifikatnya.

Bahkan ia sudah mempertanyakan harga tanah permeternya ke pihak Pompengan.

Tetapi pihak Pompengan tidak menyebutkan berapa harga tanah permeternya di Bendungan Karalloe.

Atas tidak keterbukaannya informasi harga tanah di Karalloe membuat warga menduga ada mafia tanah yang bermain harga.

"Tidak mau terus terang berapa harga harganya, kadang beruba-beruba harga yang kasihki," tutupnya.(TribunJeneponto.com)

Laporan Kontributor Tribun Jeneponto. Rakib