Kader Sambut Keinginan DPD I Golkar Sulsel Reshuffle Pengurus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Keinginan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan melakukan reshuffle kepengurusan dengan mengganti pengurus yang rangkap jabatan dan yang tidak aktif, mendapat tanggapan beragam dari kader Golkar.

Salah satu datang dari Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Irwan Muin.

"Kita mengapresiasi hal tersebut. Ini akan positif bagi partai golkar, agar pengurus dapat fokus bekerja, apakah di DPD I atau di DPD II," kata Irwan kepada wartawan Sabtu (18/12/2021).

Namun, menurut Irwan mekanisme reshuffle berdasarkan juklak harus melalui rapat pleno. Jadi, Juklak yang mengatur tentang pergantian antar waktu, baik ketua maupun pengurus lainnya diatur dalam juklak, dan itu harus melalui rapat pleno pengurus DPD I. 

Keputusan rapat pleno inilah yang menjadi dasar untuk melakukan reshuffle pengurus.

"Untuk agenda revitalisasi (reshuffle) pengurus yang tidak aktif, menurut saya bidang organisasi atau kaderisasi dan keanggotaan harus melakukan kajian mendalam, sekaligus melakukan kategorisasi serta melakukan identifikasi yang mana pengurus yang di kategorikan tidak aktif, dan yang mana kategori aktif," kata Irwan.

Irwan melanjutkan, hingga saat ini, DPD I Partai Golkar Sulsel sama sekali belum membuat dan menetapkan tata kerja, belum melakukan orientasi kepengurusan dan belum melaksanakan rapat kerja. 

Irwan mengingatkan, di awal kepengurusan, tata kerja sangat penting, karena di dalamnya menguraikan secara detail fungsi dan tugas masing-masing pengurus. 

"Dalam anggaran Rumah Tangga pasal 40 dijelaskan bahwa rapat kerja DPD I dilaksanakan di awal dan pertengahan kepengurusan, untuk membahas dan menetapkan program kerja strategis partai. Jadi menurut saya, setelah tata kerja ditetapkan, lalu orientasi kepengurusan selanjutnya adalah rapat kerja, sehingga pengurus dapat fokus program kerja masing-masing," katanya. 

"Jadi, akan kelihatan pengurus yang tidak aktif atau tidak melaksanakan tugas-tugasnya, ini yang akan menjadi fokus evaluasi partai. Kalau di pemerintahan kan sangat jelas tupoksi masing-masing, dan ada mekanisme evaluasi, ada KPI (key performamce Indikator). Tapi, jika tupoksi tidak jelas, kemudian dilakukan evaluasi, maka sulit untuk menentukan standar atau dasar pengambilan keputusan," sambung Irwan.

Irwan melanjutkan dalam 1 tahun pertama kepengurusan Partai Golkar Sulsel, terlihat DPD I belum maksimal melaksanakan agenda konsolidasi kepengurusan dan konsolidasi program. 

Satu tahun pertama ini, memang DPD I masih disibukkan mensupport agenda DPD II yaitu musda 24 kab/kota. Jadi Musda DPD II itu adalah hajatan DPD II, karena DPD II lah yang membentuk SC, OC dan melaksanakan kegiatannya.

DPD I memberikan support dengan memberikan arahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu, aturan serta kondisi partai, dan semua telah rampung, meskipun terjadi kisruh di beberapa daerah.

Pasca musda kabupaten/kota, beberapa DPD II mulai tancap gas dengan melaksanakan rapat pleno konsolidasi Internal, menetapkan tata kerja, orientasi pengurus, sambil menunggu pelantikan, misalnya Pinrang, Takalar, Makassar dan lain-lain. 

"Bapak Ketua DPD I adalah sosok yang memiliki berjuta pengalaman leadership, tentu beliau lebih paham bagaimana memimpin organisasi sesuai aturan dan mekanisme partai, dan dapat memberikan kenyamanan bagi pengurus," katanya.