Kepala BLK Makassar Ungkap Sebab Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode bulan Februari 2021, jumlah angkatan kerja Indonesia sebesar 139,81 juta orang. 

Dari data tersebut, jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 131,06 juta orang.

Dan angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran sebesar 8.75 juta orang.

Kepala BLK Makassar Fitroh Hanrahmawan mengungkap penyebab masih tingginya angka pengangguran.

Diantaranya adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya.

"Juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sulitnya mendapatkan informasi lowongan kerja bagi para pencari kerja," ucap Fitroh Hanrahmawan beberapa waktu lalu.

Faktor lainnya kata dia, kemampuan pencari kerja tidak sesuai dengan permintaan perusahaan.

Kemudian kurangnya pendidikan dan keterampilan serta tantangan disrupsi yang radikal di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Karena itu, kat Fitroh, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan ketenagakerjaan.

"Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menetapkan 5  prioritas pembangunan nasional periode 2020-2024 dimana program prioritas yang pertama adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan SDM sangatlah penting dan menjadi prioritas utama pembangunan. 

Selaras dengan program prioritas Presiden RI, BLK Makassar terus melakukan pengembangan SDM.

Fitroh menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas memiliki tantangan terbesar dalam pembangunan SDM.

"Dalam menjalankan fungsinya, BLK melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi," paparnya.

Serta mempunyai pengakuan keahlian melalui sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Selain itu, BLK diharap dapat melaksanakan program three in one Kementerian Ketengakerjaan yang meliputi Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan yang merupakan outcome dari pelatihan.(TribunTimur.com)