Tribun Makassar
Komisi A Harap Pemprov Sulsel Pertimbangkan Pemotongan TPP ASN
Komisi A DPRD Sulsel berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempertimbangkan kembali pemotongan TPP ASN dan pengurangan honorer.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
lihat foto
"Kalau dengan terpaksa, maka pendapatan saja dikurangi 20 persen, tapi dengan catatan dikomunikasikan baik-baik dari pada jadi pengangguran baru," katanya.
"Bayangkan ASN dan PTT itu adalah ujung tombak Pemprov tapi mereka itu bekerja tidak tenang, tidak nyaman. Jadi keliru kelola pemerintahan, kita ingatkan pelan-pelan jangan buat ketidakstabilan baru," kata Selle.
Hal senada disampaikan anggota Komisi A Arfandy Idris. Ia mengaku menolak pemotongan TPP ASN.
Ia juga menyinggung soal alasan Pemprov Sulsel turunkan TPP dengan alasan sekaitan penilaian keuangan BPK.
"Kaitan opini BPK turun dari WTP ke WDP itukan bukan soal kinerja pegawai tapi manajerial pimpinan salah keluarkan kebijakan, ASN kan mau bekerja tapi tidak di back up," katanya.
Sementara itu Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Pemprov sejatinya berharap TPP ASN tidak dipotong.
Tapi skema yang dipakai adalah lebih atraktif.
"Skema atraktif berapa porsi persen dari APBD tapi berapa yang bisa rate maksimal yang diterima sesuai kerjanya. Karena ada sistem apresial yang kita mau terapkan. Tidak ada berkurang bagi yang rajin bekerja. Dan berkurang bagi yang tdk bekerja. Kualitas kinerja," kata Sudirman. (*)
