Fakta di Balik Info Bandara Internasional Kualanamu Dijual Pemerintah Era Jokowi ke Perusahaan India

TRIBUN-TIMUR.COM - Viral di media sosial kabar bahwa Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dijual pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada India.

Kabar ini berawal dari kicauan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu di akunnya di Twitter @msaid_didu, Jumat (26/11/2021). 

Dalam kicauannya, Said Didu menyebut jika sudah ada penjualan saham kepada pihak asing terkait pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu.

"Baca penjelasan resmi AP II bhw pengelolaan bandara kualanamu berbentuk Joint Venture dan membetuk perusahaan baru, artinya sdh ada penjualan saham. Kalau JO tidak ada penjualan saham," demikian kicauan Said Didu, putra Pinrang, Sulawesi Selatan.

Menurut alumnus Institut Pertanian Bogor ( IPB ) itu, pengelolaan bandara dan pelabuhan yang berlaku di dunia menyangkut dua hal, yakni otoritas negara dan bisnis.

Adanya otoritas negara membuat pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak asing.

Apabila sudah menyangkut pelepasan saham, maka sama saja penjualan aset, bukan lagi joint operation.

Menanggapi kabar tersebut, Angkasa Pura II BUMN pengelola bandara di Indonesia bagian barat membantah jika Bandara Internasional Kualanamu dijual.

Angkasa Pura II menjelaskan, pihaknya hanya menjalin kerja sama dengan GMR Airports Consortium.

Keduanya membentuk Joint Venture Company (JVCo) yakni PT Angkasa Pura Aviasi, untuk mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu.

Direktur Transformasi dan Portofolio Strategis Angkasa Pura II, Armand Hermawan mengatakan, PT Angkasa Pura Aviasi akan mengelola Bandara Internasional Kualanamu selama 25 tahun dan setelahnya akan dikembalikan lagi kepada Angkasa Pura II. 

"Tidak ada penjualan aset atau penjualan saham Bandara Internasional Kualanamu. Kepemilikan Bandara Internasional Kualanamu beserta asetnya 100% tetap milik AP II. JVCo hanya akan menyewa aset kepada AP II untuk dikelola selama 25 tahu," kata Armand Hermawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

"Setelah periode kerjasama berakhir, JVCo tidak berhak lagi mengelola Bandara Internasional Kualanamu dan semua aset hasil pengembangan akan dikembalikan kepada AP II. Kemitraan dapat dianggap seperti perjanjian sewa menyewa dengan para tenant di terminal Bandara," ujarnya. 

Armand Hermawan menegaskan, GMR Airports Consortium terpilih sebagai mitra kerja sama sudah melalui proses tender yang profesional dan transparan.

Adapun GMR Airports Consortium yang sebagian sahamnya juga dimiliki Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis lagi, masuk dalam jaringan operator bandara dengan total jumlah penumpang terbanyak di dunia.

Armand Hermawan menjelaskan, tujuan dari kemitraan strategis ini adalah mengakselerasi 3E yaitu Expansion the traffic (memperluas penerbangan), Equity partnership (menambah permodalan), dan Expertise sharing (berbagi teknologi dan keahlian).

Sehingga daya saing Bandara Internasional Kualanamu dapat lebih cepat ditingkatkan. 

Dari sisi expansion the traffic, Angkasa Pura II akan menjadikan Kualanamu sebagai hub penerbangan internasional.

Khususnya di wilayah barat Indonesia yang akan mendatangkan banyak penerbangan dari luar negeri ke dalam negeri ataupun sebaliknya.

"Pada tahun 2020 jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Internasional Kualanamu sekitar 3 juta penumpang per tahun. Melalui kemitraan strategis AP II dan GMR Airports Consortium, JVco menargetkan jumlah pergerakan penumpang menjadi sekitar 54 juta penumpang per tahun di akhir Kerjasama kemitraan," tutur Armand Hermawan. 

Sedangkan terkait dengan equity partnership, Angkasa Pura II dan GMR Airports Consortium akan berbagi pendanaan sehingga pengembangan Bandara Internasional Kualanamu dapat di akselerasi dan pengelolaan dapat menerapkan best global practice.

GMR Airports Consortium akan menanam investasi sedikitnya Rp15 triliun untuk pengembangan Bandara Internasional Kualanamu. 

Sebelumnya, tudingan penjualan Bandara Internasional Kualanamu disampaikan Said Didu. 

"Itu sama dengan menjual atau menggadaikan saham sebanya 49%. Itu menunjukkan bhw kita sdh tdk mampu. Jelas?" tulis Said Didu di akun Twitternya. 

"Bagi yg paham korporasi, jika sudah menyangkut pelepasan saham itu berarti sudah penjualan asset - bukan lagi Joint Operation. Joint Operation adalah para pihak memasukkan modal utk mengelola fasilitas dan berbagi laba sesuai kesepakatan - tdk ada perpindahan saham.
Jelas ?" tulis dia. 

Cuitan Said Didu pun dijawab oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, juga lewat Twitter.

Arya Sinulingga menjelaskan Angkasa Pura II dan GMR membentuk perusahaan patungan. Perusahaan tersebut akan mengelola Bandara Internasional Kualanamu selama 25 tahun. 

Setelah 25 tahun, aset tersebut akan dikembalikan ke Angkasa Pura II. Sehingga keliru jika ada yang mengatakan aset Bandara Kualanamu dijual. 

Dengan kerja sama tersebut, Angkasa Pura II juga akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa dana Rp1,58 triliun dari GMR dan akan ada pembangunan dan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu sebesar Rp56 triliun.(kompas tv)