Media dan Sistem Politik

Oleh Nurlira Goncing

Mahasiswi Program Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
 
Salah satu elemen demokrasi adalah kebebasan pers yang kelak membangun kesadaran politik masyarkat.

Kontribusi media cukup signifikan terhadap konstruksi kesadaran, pemahaman, dan perilaku politik masyarakat.

Termasuk kehadiran media yang turut mempengaruhi perilaku politik.

Masyarakat memasuki era baru yang dikenal dengan era reformasi, yang ditandai mundurnya Soeharto sebagai presiden 21 Mei 1998 yang kemudian melahirkan liberalisasi dan relaksasi politik.

Pada era ini, konstelasi politik di tanah air mengalami transformasi paradigma dan sistem yang cukup signifikan.

Transformasi politik menjadi bagian dari kontribusi media.

Kini media memiliki kontribusi besar dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku politik.

Dalam merespons perubahan politik pasca Orde Baru misalnya, sebagian pekerja media menghadapi realitas politik yang penuh dinamika.

Kondisi demikian melahirkan perubahan perilaku politik di kalangan masyarakat.

Salah satu faktor determinan adalah publikasi media yang memberitakan transformasi politik dan pers memiliki kebebasan berekspresi sehingga dalam pemberitaannya cenderung independen.

Hal inilah yang melatari terjadinya perubahan perilaku politik masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.

Berbagai persoalan yang mengiringi pola dan intensitas berpolitik di kalangan masyarakat dilatari dari besarnya pengaruh media.

Menurut saya, hal ini unik dan perlu menjadi bahan perhatian sebab pola politik media terkadang sulit diukur melalui pendekatan media dan kaitannya dengan perilaku politik secara normatif bahkan empiris.

Dari berbagai literatur mengenai komunikasi politik, umumnya dikaitkan dengan peranan media dalam proses komunikasi, mencerminkan adanya kecenderungan terkait komunikasi politik masih didominasi oleh kampanye politik untuk mendulang suara atau membangun kekuatan politik yang diorientasikan pada kekuasaan.

Menurut Blake dan Haroldaen dalam A Taxonomy of Concepts in Communication, komunikasi politik adalah komunikasi yang memiliki pengaruh aktual dan potensial mengenai fungsi dari pernyataan politik atau entitas politik lainnya.

Sedangkan Dan Nimmo mendefinisikan bahwa “komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur kegiatan manusia di dalam situasi konflik.

Reese dan Shoemaker juga telah mencoba membuka tabir tentang faktor-faktor yang sangat mempengaruhi isi media.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap isi suatu media, di antaranya adalah pengaruh pekerja media (penyiar atau jurnalis), pengaruh organisasi media, pengaruh ekstramedia, dan pengaruh ideologi.

Dalam tulisan Reese dan Shoemaker tersebut menunjukkan bahwa pengaruh “siapa” (menurut taksonomi Lasswell) atau “kelompok yang mempengaruhi isi media” (menurut Reese dan Sheomaker) atau juga “komunikator politik” dalam menyampaikan “isi pesan” ternyata tidak kalah pentingnya dari pengaruh lainnya, seperti “media”, “khalayak”, dan “efek atau akibat komunikasi” yang dilakukan.

Dalam menjalankan perannya, media sebagai sebuah agen stabilitas, yang bertugas membantu melestarikan tatanan sosial politik. Peran ini umumnya berkaitan dengan istilah development journalism.

Selanjutnya memonitor tatanan politik pada masa damai, melakukan checks and balances, dan sebagai fire-fighting, yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi saat krisis.

Perilaku media secara frekuentatif menampilkan sisi yang ambigu, hipokrit, dan inkonsisten.

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan akan serentak dilaksanakan pada 2024 mendatang, merupakan sebuah perhelatan pesta demokrasi besar-besaran.

Dimana peran media juga akan semakin penting dalam sistem politik yang ada hari ini. Politik media merupakan sebuah sistem politik.

Politisi misalnya secara individual dapat terus menambah ruang privat dan publiknya, sehingga mereka tetap dapat mengurusi masalah politik ketika ia tengah duduk di kursi kerjanya, yaitu melalui komunikasi yang bisa menjangkau masyarakat sasarannya melalui media.

Hal ini juga mengasumsikan bahwa politik media berdiri berlawanan dengan sistem yang lebih dulu ada, yakni politik partai.

Terdapat 3 (tiga) pelaku dalam politik media, antara lain: politisi, jurnalis, dan orang-orang yang digerakkan oleh dorongan (kepentingan) khusus.

Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja.

Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang disebutnya dengan “suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis”.

Sedangkan bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal.

Tujuan tersebut merupakan sumber ketegangan konstan yang ada di ketiga aktor tadi.

Politisi menghendaki para jurnalis untuk bertindak sebagai pembawa berita yang netral dalam statemen mereka dan dalam rilis pers.

Sementara para jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain; mereka lebih berharap untuk bisa membuat kontribusi jurnalistik khusus untuk berita.

Dimana mereka dapat menyempurnakannya dengan menggunakan berita terkini, investigasi, dan analisis berita yang sangat dibenci oleh kalangan politisi atau bahkan juga akan menguntungkan politisi di sisi lain.(*)

Tulisan ini juga diterbitkan pada harian Tribun Timur edisi, Rabu (24/11/2021).