Curhat TKW Indramayu Jadi PSK di Dubai, Menyesal Kabur dari Majikan Tapi Tak Mau Pulang ke Indonesia

Nomor kontak SBMI selalu ia blokir untuk mengelabui oknum bos mucikari dan kembali dibuka blokirnya saat kondisi dinilai aman untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Baca juga: Ogah Bayar Uang Tambahan Usai Main, 3 Pemuda Bunuh PSK

Hanya saja, walau meminta bantuan kepada SBMI, kata Juwarih, PMI itu enggan dipulangkan ke Indonesia.

Selain itu, ia juga tidak mau jika keluarganya tahu persoalan yang dihadapinya karena malu.

Hal ini yang menjadi kendala karena diluar kewenangan SBMI untuk memberikan bantuan advokasi.

Adapun keinginan dari PMI tersebut, kata Juwarih hanya ingin bebas dari jeratan mucikari dan ingin mencari majikan lainnya untuk bekerja sebagaimana umumnya, tidak untuk pulang ke tanah air.

"Pengen keluar Dari kerjaan pelacur aja bpa, mohon jangan sampai keluarga tahu," tulis PMI tersebut.

Dalam hal ini, laporan soal kasus tersebut diketahui sudah dicabut dan tidak diteruskan. Para PMI itu beruntung sudah bisa lepas dari mucikari yang mempekerjakannya.

Alasan laporan itu dicabut, kata Juwarih, karena PMI tersebut tidak ingin dahulu dipulangkan ke tanah air.

"Dia hanya ingin keluar dari lingkungan mucikarinya saja, tapi gak mau pulang ke Indonesia karena kalau pulang gak sukses dia malu, setelah lepas dari mucikari PMI tersebut sekarang bekerja normal sebagaimana umumnya," ujar dia.

Sering Ada Kasus, Komnas HAM Turun Tangan

Banyaknya kasus TKI asal Indramayu membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI turun gunung.

Mereka datang ke Indramayu untuk investigasi langsung bagaimana persoalan yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI) itu marak terjadi dan terus berulang.

Termasuk pula soal penanganan kasus yang selama ini dilakukan. Pada kesempatan itu, Komnas HAM salah satunya mendatangi Sekretariat SBMI Cabang Indramayu di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Juwarih mengatakan, persoalan PMI ini mayoritas dialami oleh para TKW.

Mereka banyak yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemberangkatan unprosedural, hilang kontak, hingga penipuan.