Alumni Gombara Minta PP Muhammadiyah Usut Tuntas Pemberhentian Mudir Pesantren

Setelah berjalan beberapa hari pihaknya melihat perkembangan, pimpinan wilayah rapat kembali nampaknya belum ada perubahan.

"Akhirnya ada salah seorang tim yang menganggap bahwa memang sejak KH. Ahmad Tawalla sakit dan setelah sembuh kondisinya tidak pulih lagi seperti awal," ungkapnya.

Pihaknya memandang dan menganggap terlalu berat diberikan kalau tetap kalau dia tetap sebagai Mudir.

"Maka diwacanakanlah kalau jadi Koordinator Kiyai, maka ditawarkan kepada beliau, saya sendiri yang menawarkan bahwa ada wacana seperti ini," katanya.

Baca juga: Habis Mesir dan MUI, Nahdlatul Ulama Haramkan Mata Uang Kripto atau Bitcoin, Bagaimana Muhammadiyah?

Ahmad Tawalla sangat gembira menerima, menganggap bahwa bebannya sudah diturunkan dan memang dia menyadari setelah sakit kemampuan berpikirnya sudah menurun.

"Jadi sebenarnya kita di pimpinan wilayah tidak ada lagi masalah karena kita belum bisa mendapatkan figur direktur atau Mudir maka pimpinan wilayah mengambil kebijakan tugas-tugas Mudir dilaksanakan bersama-sama oleh tim atau semacam presidium," terang Mustari.

Akhirnya timnya menyepakati Syaiful sebagai ketua tim melanjutkan sebagai ketua Presidium atau konsorsium.

Kemudian ada tambahan anggota, pilihan jatuh kepada ketua lembaga pondok pesantren Ustad Lukman.

"Kemudian yang diberi amanah dan berpengalaman mengelolah madhadnya Al Bir di Unismuh Ali Bakri," katanya.

Pihaknya sepakat dengan catatan, tugasnya melaksanakan sementara sambil mencari dan menata manejemen dan menata kelola sambil mencari Mudir defintif.

"Tapi itulah ada yang mempersoalkan dan membesar-besarkan, baru saya perhatikan bahwa ada persoalan seperti itu," tutur Mustari.

Ia berharap, Syaiful mampu menjalankan tugasnya sementara mengenai manajemen dan tata kelola keuangan.

"Pak Syaiful kan mantan pejabat di kota sehingga dia tahu manajemen keuangan yang baik," jelasnya.

Mustari berharap, semua pihak menerima dengan senang hati dan tangan terbuka dan lapang dada apa yang diputuskan oleh pimpinan wilayah.

"Karena bagaimanpun itu adalah keputusan kolektif, kolegial pasti melalui prosedur dengan banyak pertimbangan-pertimbangan," tuturnya. (*)

Baca juga: PP Muhammadiyah Luncurkan Gerakan Vaksinasi Mentari di Makassar

Baca juga: Muhammadiyah: Sejarah Kemenag yang Diceritakan Yaqut Berbeda dengan yang Kami Ketahui