Alumni Gombara Minta PP Muhammadiyah Usut Tuntas Pemberhentian Mudir Pesantren

4. Alumni Gombara akan melakukan konsolidasi secara nasional untuk menyelamatkan Gombara dari oknum pengurus Muhammadiyah Sulsel yang bermental SERAKAH dan PENYEBAR FITNAH yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan publik dan orang tua kepada kelembagaan ponpes Gombara yang sudah dibangun dengan susuah payah dan penuh perjuangan sejak kepemimpinan KH. Abd. Jabbar Ashiry hingga saat ini.

5. Perlunya desakan oleh seluruh alumni Gombara kepada masing-masing PDM/PWM seluruh Indonesia dan puncaknya kepada PP Muhammadiyah, terutama bidang terkait pendidikan, agar membentuk tim yang independen untuk melihat persoalan kisruh ini secara jernih serta merumuskan solusi terbaik untuk pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara sebagai aset Muhammadiyah, agama, bangsa dan negara yang mesti dipelihara dan diselamatkan.

6. Dalam masa waktu 3 (tiga) bulan, apabila PWM Sulsel dan PP Muhammadiyah tidak dapat menyelesaiakan kisruh Ponpes Gombara secara tuntas, adil dan transparan maka alumni Gombara, terutama Angkatan 1987-1993 akan melakukan konsolidasi besar-besaran dalam pengambilalihan Ponpes Gombara dan akan dibentuk Dewan Pembina Pesantren yang memiliki reputasi, integritas dan kepercayaan publik tinggi terutama mereka yang tidak lagi berpikir ‘Mencari Hidup di Muhammadiyah”. 

Demikian pernyataan sikap terbuka Angkatan 1987-1993 ini disampaikan agar mendapat perhatian semua pihak dan mengembalikan Gombara sebagai kebanggaan kami. Dan dengan nafas juang, “Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih”.

Nun Walqalami Wama Yasturun,

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 18 Rabiul Akhir 1443/23 November 2021

Baca juga: Menko Airlangga: Muhammadiyah Banyak Memberi Manfaat Bagi Kemajuan Harkat dan Martabat Indonesia

Menanggapi hal tersebut, salah satu tim 4 sekaligus wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Mustari Bosra angkat bicara.

Menurutnya hal ini biasa terjadi dalam sebuah organisasi.

"Sebenarnya itu dinamika organisasi itu biasa saja," tuturnya.

Ia menjelaskan, persoalan ini akibat adanya kesalahpahaman.

"Persoalan berawal dari ketidakpuasan beberapa guru terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dirasakan oleh guru dan staff tidak adil," ungkapnya.

Kemudian pimpinan wilayah sebagai penanggunggjawab mencari solusi.

Baca juga: Hadiri Pelantikan Pengurus Pemuda Muhammadiyah, Bupati Enrekang: Harus Saling Rangkul

"Solusi yang ditempuh oleh pimpinan wilayah karena oknum yang dianggap terlalu banyak berperan berada di BPP, maka pimpinan wilayah memberhentikan pengurus BPP yang terdiri atas lima orang satu orang diantaranya adalah pimpinan wilayah," katanya.

Ia berharap pimpinan wilayah setelah pemberhentian oknum dari unsur BPP tidak lagi terlalu berperan mengendalikan hampir semua persoalan-persoalan.