Alumni Gombara Minta PP Muhammadiyah Usut Tuntas Pemberhentian Mudir Pesantren

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kisruh internal Pesantren Muhammadiyah mencuat.

Alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara Angkatan 1987-1993 menuntut dengan surat terbuka.

Melalui Ketua Umum IPM/OSPM Gombara 1992-1993, Dr Syamsuddin Radjab MH, surat itu juga ditujukan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr KH Haedar Nashir MSi

Dalam surat ini, alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara Angkatan 1987-1993 menyatakan rasa prihatin dan berduka yang mendalam dengan kisruh yang sedang terjadi di Pesantren Gombara, yaitu pemecatan terhadap Mudir atau direktur pesantren dan timnya.

“Kami menilai sejauh ini Mudir dkk telah memajukan dan menunjukkan kinerja yang baik dalam hal rekrutmen santri dan penataan keuangan sehingga pemberhentian mereka dapat membawa kemunduran dan terbengkalainya pengelolaan pesantren, yang akan mengorbankan para santri,” kata Dr Syamsuddin Radjab MH dalam rilis ke Tribun Timur, Rabu (24/11/2021).

Setelah melihat kronologi, Syamsuddin Radjab pun merumuskan kesimpulan akar masalah kisruh di internal pesantren Gombara.

Baca juga: Anwar Abbas Ternyata Dedengkot Muhammadiyah Berani Pertanyakan Penangkapan Ustad Farid Okbah

Berikut penyampaian alumni yang juga menjabat sebagai dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:

•Program penataan dan reformasi pembinaan Pesantren Gombara tampaknya tidak mendapat dukungan dari dua orang oknum anggota Badan Pembina Pesantren (BPP) yakni Drs H Muh Natsir MSi (Selanjutnya disebut MN) dan Drs Syamsuriadi P. Salenda MA (selanjutnya disebut SPS) terutama dalam penataan guru-guru yang tidak berkompeten.

•MN dan SPS patut diduga telah melakukan provokasi dan perlawanan kepada Mudir Pesantren Gombara dengan memengaruhi guru-guru yang tidak berkompeten yang mungkin terdampat penataan sistem yang sedang diemban oleh Mudir Pesantren, terutama rencana rekrutmen guru bahasa arab.

•Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) yang membentuk Tim Empat merupakan hal wajar dalam melakukan tugas sebagai pencari fakta (fact finding), namun tetap harus dalam kerangka kerja yang objektif, adil, rasional, Independen dan bertanggungjawab.

•PWM seharusnya dapat menerima keinginan audiens Mudir dkk tanpa menunggu hasil tim 4 (empat) dan dimaknai sebagai aspirasi atau masukan untuk melihat masalah dari sebuah perspektif yang lebih luas sekaligus sebagai bahan analisis PWM dalam membuat keputusan.

Berdasarkan simpulan di atas, kami mengajukan beberapa masukan dan saran untuk penyelesaian kisruh di Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara sebagai berikut:  

1. Agar Mudir dkk membuat surat kronologis lengkap disertai dengan penilaian kinerja tim 4 (empat) yang dibentuk PWM Sulsel dan sikap PWM Sulsel sendiri yang ditujukan kepada PP. Muhammadiyah ditembuskan ke ALUMNI GOMBARA dibawah surat untuk memberikan informasi yang berimbang dari pihak Mudir dkk.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ajak Muhammadiyah Terus Tebar Otimisme Hadapi Pandemi

2. Berdasarkan surat tersebut Alumni Gombara seluruh Indonesia/Dunia dapat melibatkan diri dalam kisruh ponpes Gombara untuk penyelesaian kisruh secara menyeluruh.

3. Dalam surat itu pula, Mudir dkk meminta atensi PP Muhammadiyah agar menurunkan Tim Independen serta mengambil-alih pengelolaan Gombara dalam waktu yang tidak ditentukan sampai selesainya dan keluarnya keputusan PP Muhammadiyah terkait masalah yang terjadi.