Pemkab Wajo Naikkan Target PAD 2022, Nasdem dan Gerindra Pertanyakan Strategi Bupati

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menyoal berkurangnya dana transfer dari pusat.

Hal itu diungkapkan pada rapat paripurna DPRD Wajo terkait penyerahan ranperda APBD 2022, Selasa (23/11/2021).

Fraksi Nasdem misalnya. Melalui Ketua Fraksi Nasdem, Taqwa Gaffar mempertanyakan strategi Pemkab Wajo dalam melaksanakan RPJMD dengan postur APBD 2022 yang berkurang.

"Terkait dengan hal tersebut, tolong dijelaskan strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan sebagai pelaksanaan terhadap RPJMD dengan postur pembiayaan yang mengalami penurunan dari KUA dan PPAS APBD 2022," katanya.

Pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, khususnya pada dana bagi hasil mengalami penurunan dari sebesar Rp47 M menjadi Rp45 m lebih, atau minus 2,68%. serta pada DAK Rp750 m menjadi Rp668 M atau minus 10,46%.

Dengan proyeksi pendapatan keseluruhan pada APBD Rp1,448 T 2022, sebelumnya Rp1,495.

Selain itu, Taqwa Gaffar juga menyoal langkah Pemkab Wajo, menangani banjir, khususnya di Kecamatan Tempe.

"Pengambil langkah konkrit Pemkab menangani banjir, khususnya di ibu kota kabupaten. Seperti halnya melakukan kajian dan penataan drainase perkotaan, di samping pemanfaatan," katanya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan Pemkab Wajo terkait kenaikan target PAD di masa pandemi Covid-19.

"Mohon penjelasan Pemkab terkait bagaimana caranya terealisasi di tengah pandemi," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Mustafa.

Gerindra mencatat, dibandingkan dengan penetapan APBD 2021 dan APBD perubahan 2021 PAD kita turun 4,28%. Sedangkan target PAD pada APBD 2022 meningkat 9,68% dari APBD pokok 2021 atau meningkat 13,54% dari APBD perubahan 2021.

Selain itu, Fraksi Gerindra meminta Pemkab Wajo juga hati-hati dalam mengalokasikan dana hibah ke ormas dan ornop.

"Pemda diminta hati-hati dalam mengalokasikan dana hibah kepada ormas, organisasi/kepemudaan, pelajar dan mahasiswa perkumpulan yg tidak terdaftar di Kemenkumhan," katanya.

Terkahir, Fraksi Gerindra meminta perhatian Pemkab Wajo terkait pembinaan keolahragaan yang belakangan ini minim prestasi dan minim perhatian.

Postur APBD 2022 Wajo secara umum, yakni pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,448 triliun lebih.

Menurut Bupati Wajo, Amran Mahmud, pendapatan daerah itu direncanakan diperoleh dari PAD sebesar Rp161 miliar, yang meliputi pajak daerah Rp44 miliar, retribusi Rp13 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp20 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp83 miliar.

"Selanjutnya saya sampaikan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer, yang pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1,284 triliun lebih," katanya.

Hal itu diharapkan diperoleh dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1.210 triliun lebih, pendapatan transfer antar daerah Rp75 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp2,9 miliar yang diharapkan diperoleh dati pendapatan hibah.

Lebih lanjut, terkait belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,418 triliun lebih.

Angka itu terdiri dari belanja operasi Rp949 miliar, belanja modal Rp255 miliar, belanja tidak terduga Rp23 miliar, dan belanja transfer Rp189 miliar.

"Mengenai pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya," katanya.

Selain itu, ada pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34 miliar.

Untuk penyertaan modal pada Bank Sulselbar daerah Rp5 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp29 miliar. (*)