Tribun Makassar
Besok Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Dibuka, Tim Transisi dan Eks Timses Danny Pomanto Jadi Pansel
Seleksi terbuka untuk 24 jabatan lowong di Pemerintah Kota Makassar akan diumumkan pendaftarannya besok, Senin (15/11/2021).
Penulis: Siti Aminah | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seleksi terbuka untuk 24 jabatan lowong di Pemerintah Kota Makassar akan diumumkan pendaftarannya besok, Senin (15/11/2021).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) lelang terbuka, Aminuddin Ilmar mengatakan, pendaftaran dibuka selama lima hari.
Kemudian diperpanjang tiga hari jika belum memenuhi batas minimal pendaftar masing-masing rumpun jabatan.
Idealnya satu rumpun jabatan diisi oleh empat pendaftar, karena tiga nama akan diusulkan ke Wali Kota Makassar berdasarkan nilainya.
Masing-masing pelamar bisa menunjuk dua pilihan jabatan yang akan didaftar.
"Ada 24 jabatan yang lowong, itulah yang akan dibuka mulai besok," ucap Aminuddin Ilmar, Minggu (14/11/2021).
Setelah itu pansel akan melakukan seleksi administrasi untuk mengecek berkasnya memenuhi syarat.
Empat tahapan dalam lelang terbuka kata guru besar Ilmu Hukum dan Tata Negara ini antara lain seleksi administrasi, asesmen atau uji kompetensi.
Kemudian pembuatan dan pemaparan makalah sekaitan dengan program yang akan dijalankan, terakhir seleksi wawancara.
"Kita akan menggunakan sistem gugur di setiap tahapan," tegasnya.
Pansel bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin untuk pelaksanan asesmen atau uji kompetensi tertulis.
"Asesmen akan dilakukan di Unhas selama tiga hari," katanya.
Sementara pembuatan makalah, pemaparan visi misi, dan wawancara akan dilangsungkan di Balai Kota Kantor Wali Kota Makassar.
Proses seleksi terbuka ini direncanakan berkahir tanggal 28 atau 29 November 2021.
Pakar Hukum dan Tata Negara Unhas ini menambahkan, rapat pansel penentuan tiga besar akan dilakukan pada tanggal 1 atau 2 Desember 2021.
"Harapannya Wali Kota, mereka dilantik Minggu pertama atau kedua Desember," bebernya.
Tim Transisi Danny Pomanto Jadi Pansel
Rupanya pansel seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Pemerintah Kota Makassar merupakan anggota tim transisi yang diangkat Danny Pomanto saat terpilih jadi wali kota di periode keduanya.
Mereka ialah Prof Aminuddin Ilmar (Ketua pansel), Prof Yusran Jusuf (Ketua Tim Transisi), Guru besar Unhas Prof Tahir Kasnawi dan Prof Anwar Ramli, akademisi Universitas Negeri Makassar.
Selain itu, ada juga eks tim sukses Danny Pomanto saat Pilwali 2020, Maqbul Halim.
Saat ini, Maqbul Halim mewakili Pemkot Makassar sebagai Komisaris GMTD.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Makassar, Vivi Indriani mengatakan, tim pansel beranggotakan sembilan orang.
Selain Prof Aminuddin Ilmar, Prof Yusran, Prof Anwar Ramli, Prof Tahir Kasnawi, dan Maqbul Halim, unsur dari Pemkot Makassar adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar M Anshar.
Kemudian Kepala BKPSDMD Makassar Andi Siswanta Attas.
"Dari Pemprov Sulsel ada pak Imran Jausi, Kepala BKD Sulsel," paparnya.
Lelang kali ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Arman Sahri Harahap.
Kata Vivi-sapaanya, panitia lelang dibagi dua, yakni pansel kelompok pendapatan dan kelompok pelayanan.
Kelompok keuangan ialah inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pekerjaan Umum.
Sementara itu, kelompok pelayanan antara lain Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Selanjutnya ada Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA).
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Penataan Ruang (DTR), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Selain itu ada juga Dinas Perdagangan (Disdag), Kepala Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (*)