Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kemenkumham Sulsel

Staf Ahli Menkumham Beri Penguatan Zona Integritas di Kemenkumham Sulsel

Zona Integritas (ZI) adalah salah satu mekanisme untuk mempercepat Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan berkelas dunia yang efektif dan efisien.

Penulis: Hutami Nur Saputri | Editor: Suryana Anas
Kemenkumham Sulsel
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan beri penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta beri penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada Kepala Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi (Kanim), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel yang juga diikuti secara virtual oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham Sulsel, Selasa (09/11/21) .

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham Sulsel.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham Sulsel. (Kemenkumham Sulsel)

Dalam arahannya, Ambeg mengatakan bahwa Zona Integritas (ZI) adalah salah satu mekanisme untuk mempercepat reformasi birokrasi menuju pemerintahan berkelas dunia.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Terfokus pada upaya untuk mewujudkan hasil (outcomes), penerapan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik, dan setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi.

Kegiata ini dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel, Selasa (09/11/21).
Kegiata ini dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel, Selasa (09/11/21). (Kemenkumham Sulsel)

Baca juga: Ditjen Kekayaan Intelektual Gelar Survei Kepuasan di Kemenkumham Sulsel

Lebih lanjut terkait pembangunan zona integritas, Ambeg mengatakan bahwa ada 7 faktor keberhasilan yakni

  1. Pimpinan dan Tim Kerja dapat meyakinkan Evaluator mengenai perubahan yang telah dilakukan,
  2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran,
  3. Sarana dan prasarana tertata dengan baik,
  4. Adanya transparansi,
  5. Internalisasi pembangunan zona integrasi,
  6. Adanya  program unggulan, dan
  7. Inovasi yang dibuat bermanfaat terhadap layanan.
Kegiatan penguatan ini diikuti oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Koordinator Pokja Pembangunan ZI se-Sulsel.
Harun Sulianto mengatakan bahwa pada tahun 2021 telah mengusulkan 3 Satker menuju WBBM. (Kemenkumham Sulsel)

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto mengatakan bahwa pada tahun 2021 telah mengusulkan 3 Satker menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Nelayani) yakni Kanwil Sulsel, Lapas Watampone, dan Rutan Pinrang.

Serta 10 Satker menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yakni Lapas Makassar, Rutan Makassar, Bapas Makassar, Lapas Takalar, Lapas Bulukumba, Rutan Barru Watansoppeng, Enrekang, Sidrap, dan Makale.

Saat ini pada jajaran Kanwil Sulsel ada 1 Satker telah berpredikat WBBM yakni Kanim Makassar dan 6 Satker telah berpredikat WBK yakni Kanwil Sulsel, Lapas Watampone, Rutan Pangkajene, Rutan Pinrang, Kanim Parepare, dan Bapas Watampone.

Kegiatan penguatan ini diikuti oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Koordinator Pokja Pembangunan ZI se-Sulsel yang dilaksanakan secara langsung untuk satker di sekitar Kota Makassar dan lainnya ikut secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi Kanim Makassar Layani Pemohon Paspor di Hari Libur

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved