AJI dan Puskapa UI Dorong Jurnalis Paham Isu Administrasi Kependudukan dan Kemiskinan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Persoalan administrasi kependudukan di Indonesia masih carut-marut. Masih banyak warga yang belum terdata.

Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan dalam mengakses layanan dan fasilitas kesehatan.

Inilah kemudian yang melatar belakangi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Puskapa UI menggelar program pelatihan jurnalistik bagi jurnalis lokal dengan tema “Administrasi Kependudukan dan Kemiskinan”.

Pelatihan ini untuk mendorong kualitas pemberitaan mengenai sistem administrasi
kependudukan di tiga wilayah yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Untuk klaster Sulsel digelar 1-4 November.

Kegiatan ini diikuti oleh 26 orang jurnalis dari berbagai platform media yang digelar secara daring.

Menghadirkan narasumber dari Bappenas, Puskapa dan kepala desa dari Kabupaten Bantaeng.

Ketua AJI Makassar, Nurdin Amir ,mengatakan kegiatan yang diawali dengan workshop ini, untuk meningkatkan pengetahuan jurnalis terkait isu administrasi kependudukan dan kemiskinan di Indonesia, serta apa saja persoalan-persoalannya.

Agar nanti, kata dia, teman-teman jurnalis bisa menghasilkan karya jurnalistik berkualitas dalam meliput isu administrasi kependudukan.

"Selain itu, mendorong advokasi atas akses dan layanan administrasi melalui pemberitaan," ujarnya.

Setelah selesai workshop, nanti peserta akan mengajukan proposal liputan terkait tema Administrasi Kependudukan dan kemiskinan. Nanti akan dipilih lima orang setiap klaster yang memiliki ide liputan menarik untuk mendapatkan beasiswa fellowship.

Peserta terpilih akan dimentoring selama kurang lebih sebulan. Tahapan terakhir, AJI melakukan diseminasi melalui webinar di masing-masing klaster.

Webinar tersebut menghadirkan perwakilan jurnalis yang mendapatkan fellowship program ini, pemerintah daerah dan Puskapa.

10 Juta Warga Tak Miliki KTP

Hasil Susenas 2020 memperkirakan sekitar 3,99 persen penduduk Indonesia belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).