Program Tettere, Lorong Wisata, dan Ojol Day Bakal Diterapkan 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar masih menggodok APBD Pokok 2021.

Angggaran penanganan covid-19 masih menjadi fokus pemerintah.

Hanya saja, Pemkot Makassar tahun 2022 akan fokus pada pemilihan ekonomi.

Pelaku UMKM menjadi sasaran, juga investasi Makassar akan lebih ditingkatkan.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk kebangkitan ekonomi. 

"Itu 2022 kita akan konsentrasi di pemulihan ekonomi dan kebangkitan ekonomi, banyak di situ," ucap Danny Pomanto, sapaannya, Kamis (28/10/2021).

Kata Danny, peluang UMKM untuk membuka lapangan baru sangat besar.

Karena itu mereka butuh dorongan dari pemerintah dengan memberi fasilitas.

"Kenapa harus buka lapangan kerja yang sebesar-besarnya, supaya warga bisa sibuk kerja. Kalau orang ada kerjanya, orang tidak perang kelompok," tuturnya.

Ia pun telah menyiapkan strategi untuk membangkitkan ekonomi.

Misalnya program toko berjalan yang dinamai tettere.

Program lorong wisata juga akan digenjot.

Program lorong wisata akan menyasar 153 kelurahan.

Cara lain untuk menyejahterahkan pelaku UMKM adalah mengaktifkan program ojol day.

Tak hanya itu pemerintah juga bakal tetap menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 melalui alokasi belanja tidak terduga (BTT).

"BTT tetap fokus di pandemi, persiapan pandemi, itu lebih banyak kesitu," jelasnya.

Sementara, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan mengaku telah mengusulkan dana sebesar Rp 200 miliar untuk penanganan covid pada tahun depan.

Namun masih sebatas dan dibahas tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Jadi, kita siapkan sekitar Rp 200 miliar untuk penanganan covid tahun depan,” singkatnya.

Kata dia, anggaran tersebut berkurang Rp 50 miliar dari sebelumnya Rp 250 miliar dalam pembahasan di APBD Perubahan tahun 2021.

Setelah rapat dengan TAPD, selanjutnya membahas dengan badan anggaran di DPRD Makassar.

Sementara, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman mengaku jumlah tersebut belum final dan berpotensi berubah. Apalagi, tren kasus Covid-19 belakangan terus mengalami penurunan.(*)