Karena Omnibus Law Hingga UU ITE, Mahasiswa Makassar Ganjar Kartu Merah Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar beri kartu merah ke Presiden Joko Widodo.

Kartu merah itu disuarakan saat berunjuk rasa di depan kampus mereka Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (28/10/2021) sore.

Unjuk rasa memperingati Sumpah Pemuda yang diikuti seratusan mahasiswa Unismuh. Mereka menamakan diri Aliansi Unismuh Satu.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengevaluasi tujuh tahun kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, banyak kebijakan yang dimunculkan tidak pro terhadap rakyat.

"Kita memperingati momentum Sumpah Pemuda hari ini untuk mengevaluasi dan memberikan peringatan," kata Korlap Aliansi Unismuh Satu, Alfarabi ditemui disela aksi.

"Dan kita sudah memberikan peringatan kartu merah untuk rezim Jokowi," sambungnya.

Menurutnya, kartu merah untuk rezim Jokowi itu adalah hasil konsolidasi gabungan fakultas di Unismuh.

"Jadi grand isu Kartu Merah untuk rezim Jokowi ini merupakan hasil konsolidasi. Dimana turunannya itu bersumber dari banyaknya pembungkaman demokrasi," bebernya.

Selain itu, beberapa persoalan lain seperti isu amandemen UUD 45.

Rencana penghapusan premium juga menjadi alasan kinerja Jokowi harus dievaluasi.

Begitu juga dengan Undang-undang Omnibuslaw yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat khususnya kaum pekerja.

“Juga terkait dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap gerakan-gerakan mahasiwa," ujarnya.

Unjuk rasa Aliansi Unismuh Satu itu diwarnai dengan penutupan jalan.

Khususnya, lajur jalan Sultan Alauddin arah Kabupaten Gowa.

Pengunjuk menutup akses jalan dengan memalang plang besi dan barisan simpul.

Selain itu, mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi pemuda dan Indonesia saat ini.

Pada peringatan Sumpah Pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sejumlah organisasi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan turun ke jalan.

Selain di Jl Sultan Alauddin, mereka juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Tuntutan mereka hampir sama, mengevaluasi kinerja pemerintah Jokowi - Ma'aruf Amin.

Ada beberapa organisasi kampus yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulsel.

Yakni BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos), PMII Cabang Makassar, BEM Fisip Unibos dan UPRI, HMI dan IMM.

Pantauan Tribun-Timur.com, aksi dilakukan organisasi mahasiswa ini menyebabkan kemacetan di Jl Urip Sumoharjo.

Sebab massa aksi menutup separuh jalan dari arah Jl Urip Sumoharjo menuju Jl Perintis Kemerdekaan maupun sebaliknya.

Mereka naik ke sebuah truk untuk menyampaikan orasi.

Sejumlah anggota kepolisian yang bertugas mencoba mengurai kemacetan.

Sementara HMI Komisariat Perintis Cabang Makassar menggelar aksi di Jl Urip Sumoharjo-Jl Perintis, tepatnya di eks Tugu Adipura Tello.

Massa aksi menutup jalan dari arah Jl Perintis ke Jl Urip Sumoharjo.

Mereka membakar ban di tengah jalan sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan.

Aksi ini membuat kemacetan dari arah Jl Perintis menuju Jl Urip Sumoharjo.

Koordinator lapangan (Korlap) HMI Komisariat Perintis Cabang Makassar, Roni Arunanta menyebut ada lima tuntutan kepada pemerintahan Jokowi- Ma'aruf Amin.

Pertama, pemerintahan Jokowi-Ma'aruf banyak melakukan pelanggaran, salah satunya supremasi hukum.

"Banyak tindakan pemerintah justru melawan hukum," tegasnya saat ditemui di sela aksi.

Kedua, mengevaluasi kinerja aparatur negara.

Banyak masalah ditimbulkan aparatur negara, diantaranya pembungkaman terhadap demokrasi.

Ketiga, kata Romi, adalah pendidikan berbasis daring yang terjadi saat ini tidak efektif.

Sekolah secara daring, dinilai tidak mencerdaskan. Justru membodohi.

"Kami meminta pemerintah mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan yang mengarah ke pendidikan yang lebih baik," ujarnya.

Keempat pemberlakuan PCR. Langkah ini dianggap membatasi aktivitas masyarakat. Hanya kalangan tertentu yang bisa melakukan aktivitas dengan PCR.

Kelima, Romi meminta Undang-Undang Omnibus Law yang telah ditetapkan agar dicabut.

"Undang-Undang Omnibus Law dicabut karena banyak masalah ditimbulkan, khususnya masalah pertambangan," ucapnya.

Anak Muda dan Industri

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman membuka Joint Webinar HUT ke-352 Sulawesi Selatan dan Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10/2021).

Dihadiri oleh Konsulat Jenderal Australia untuk Indonesia Bronwyn Robbins bersama jajarannya.

Direktur Indonesia-Australia Kevin Evans dan beberapa narasumber dari konsulat Australia. Tema kegiatan tersebut 'Keterampilan dan Pelatihan Bagi Generasi Muda Sulawesi Selatan'.

Andi Sudirman Sulaiman berharap agar perekonomian Sulawesi Selatan terus meningkat.

Salah satu usaha yang ia dorong yakni fokus pada pendidikan di Sulawesi Selatan.

Dengan penguatan pendidikan kepada generasi muda dan pelatihan vokasi kejuruan bisa memajukan Sulawesi Selatan.

Hal itu ia lakukan seiring dengan bergesernya pembangunan infrastruktur ke pembangunan manusia saat ini.

"Saya sangat berharap dalam webinar ini, agar kaum muda Sulawesi Selatan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan industri," ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Tuntutan Mahasiswa Makassar:

1. Wujudkan hukum berkeadilan.
2. Tolak rencana amandemen Undang-undang.
3. Tolak Omnibus Law
4. Cabut UU No 19 Tahun 2019.
5. Stop tindakan represif.
6. Tolak penghapusan BBM Premium.
7. Mendesak Jokowi dalam penyelesaian penanganan Covid.
8. Tuntaskan pelanggaran HAM.
9. Berikan jaminan hak kesehatan di tengah pandemi.
10. Percepat pemulihan ekonomi nasional.
11. Wujudkan pendidikan gratis.
12. Hentikan pembungkam masyarakat sipil.
13. Mendesak Jokowi-Ma'ruf segera selesaikan kasus Covid-19.(*)