Korupsi dan Politik Sulsel

Oleh Moch Hasymi Ibrahim
Penulis dan Budayawan Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi apabila Nurdin Abdullah ternyata bebas dari dakwaan.

Pertama, dia akan kembali memimpin daerah ini sebagai Gubernur yang secara politik artinya NA akan kembali hadir dalam permainan.

Dampaknya, dan ini kemungkinan kedua, skenario-skenario politik sampai 2024 yang ada dan dimainkan selama ini akan berubah ke arah yang belum diketahui.

Para penentang dan penantangnya akan menyusun skenario baru yang juga belum terbaca saat ini. Variabel penting yang dapat dipastikan, skenario permainan tersebut adalah soal korupsi.

Kita tahu, korupsi adalah persoalan paling mendasar dan mendesak yang harus diberesi saat ini.

Pemerintahan tidak akan pernah efektif sepanjang bayang-bayang korupsi, termasuk mental korup aparat, masih terus menghantui.

Upaya pencegahan, penanggulangan dan penindakan tidak akan pernah benar-benar efektif.

Apalagi kuat dugaan bahwa upaya-upaya tersebut kemudian menjadi alat atau variabel politik.

Paska reformasi yang mengamanatkan pemberantasan korupsi, Sulsel secara rata-rata nasional sebenarnya dapat dipandang relatif bersih. Kasus-kasus besar yang timbul boleh dihitung jari.

Artinya, secara geneologi, orang-orang kita bukanlah manusia korup.

Bentukan sejarah dan nilai yang menciptakannya sangat jauh dari mentalitas seperti itu. Manusia Sulsel tidak bermental lembek bahkan ketika berhadapan dengan godaan uang, kekuasaan dan kehormatan puncak yang menyertainya.

Akar kultur kita yang menempatkan harga diri dan rasa malu eksistensial di atas segalanya adalah sebabnya.

Bahkan kita punya role-model dari daerah ini seperti Baharuddin Lopa.

Lantas mengapa timbul satu dua kasus seperti yang pernah menimpa tokoh-tokoh kita dan terakhir kasus NA?

Kita tentu memerlukan penelitian akademik mendalam untuk menjawab pertanyaan itu.