Satpol PP Makassar Target Anjal Gepeng Zero Akhir Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Operasi zero perlahan menurunkan populasi anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng).

Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP terus menyisir di titik aksi para anjal dan gepeng.

Sepuluh kecamatan yang telah disasar, mulai dari Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, Makassar.

Panakkukang, Tamalate, Rappocini, Bontoala, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Sebulan menjalankan program operasi zero, sudah 227 orang yang terjaring.

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar, Iqbal Asnan mengatakan Desember anjal dan gepeng ditarget sudah zero (nol).

"Saya target ini (anjal gepeng) zero di Desember," ucap Iqbal Asnan di kantor Balai Kota, Jumat (22/10/2021).

Ia menjelaskan operasi zero ini efektif untuk menuntaskan masalah anjal yang menjamur.

Ide operasi zero ia tawarkan ke Dinas Sosial.

Kecamatan Ujung Pandang jadi wilayah percontohan, setelah itu berpindah ke wilayah lainnya sampai mencakup 15 kecamatan.

"Kita beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 18.00 Wita," ujarnya.

Anjal yang telah terjaring ditandai dengan cukur botak.

Meski begitu, ia mengaku masih ada beberapa anjal yang turun ke jalan usai dirazia.

"Kalau didapat dua kali kita cukur satu alisnya, jadi bisa ditandai berapa kali mereka terjaring," jelasnya.

Sebenarnya, masalah anjal dan gepeng menjadi tugas Dinas Sosial.

Karena itu, keberlanjutan program operasi zero ini ada di tangan Dinas Sosial.

Sejauh ini, Satpol PP menanggung sendiri anggaran penanganannya.

Mulai dari konsumsi petugas, bahan bakar kendaraan, hingga honor petugas

"Kita serahkan ke Dinas Sosial, karena kita hanya bantu mereka menangani anjal," tuturnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial, Mahyuddin mengatakan, akan tetap melanjutkan operasi zero tersebut.

Tahun ini, pihaknya akan mencoba mengusulkan anggaran yang lebih besar di APBD Pokok 2022.

Mahyuddin mengaku, penganggaran operasi anjal hanya dilakukan lima kali sebulan.

Itu dianggap kurang berefek untuk menuntaskan anjal dan gepeng.

"Penertiban tetap dijalankan bekerjasama dengan Satpol, kita berharap tahun depan porsi anggarannya lebih besar," tuturnya.

Untuk sementara pihaknya masih mendata anjal yang terjaring.

Warga Kecamatan Tamalate paling dominan, karena itu penuntasan masalah anjal akan dimulai di kecamatan tersebut.

Bangun Liponsos

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyinggung kinerja Dinas Sosial.

Dinas Sosial dinilai tidak mampu mengatasi persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang merajalela di Makassar.

Danny bahkan menyebut kinerja pejabat lama di Dinsos sangat hancur.

"Saya akui, dan semua orang tahu dinsos saya dulu hancur sekali," ucap Danny Pomanto, sapaannya, Selasa (5/10/2021).

Kondisi seperti ini sudah berjalan dua tahun terakhir.

Atas kinerjanya yang tidak bagus, Danny telah melakukan perombakan di lingkup Dinsos.

"Ini kan baru saya ganti ini sekretaris. Sekretaris sekarang sudah mulai menegakkan program 'saribattang' sudah mulai jalan," ucapnya.

Program tersebut menjadi salah satu programnya untuk melalukan mitigasi sosial.

Pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki program tersebut hingga Desember mendatang.

"Itu menjadi program saya. Kasi kesempatan saya InsyaAllah saya membenahi sampai Desember," ujarnya.

Selanjutnya, program ini akan dikencangkan tahun 2022 mendatang.

Salah satu bentuk keseriusannya, ia telah menyiapkan anggaran pembelian tanah untuk membangun lingkungan pondok sosial (liponsos) di Maros.

"Kan saya sudah menganggarkan pengadaan tanah di  Maros, dimana dapat 10 ha Rp15 miliar kalau di sini," bebernya.

Pembangunan fisiknya dimulai pada 2022 mendatang.

Sehingga nanti akan menjadi pusat rehabilitasi sekaligus ruang edukasi bagi anjal dan gepeng untuk merubah pola pikirnya.

Selain sebagai tempat rehabilitasi, lahan yang akan dibeli di Maros akan dibuatkan kuburan, dan tempat Diklat.

"Tinggal jalannya diperbaiki kita minta kerjasama antar wilayah, khususnya provinsi kita minta akses," tuturnya.

Danny mengaku, banyak anak jalanan yang datang dari luar Makassar, hanya saja tidak ada hak Pemkot melarang untuk masuk ke Makassar. 

"Caranya adalah kita berbasis administrasi kependudukan. Kalau dia tidak punya KTP Makassar kita kembalikan ke asalnya," jelasnya.

Namun pembinaan tetap akan dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai OPD yang menangani penyakit masyarakat tersebut.(*)