Breaking News:

Kasus Suap Nurdin Abdullah

Pegawai BPN Jadi Saksi Terakhir, Penasehat Hukum Klaim Belum Ada Dakwaan Bisa Jerat Nurdin Abdullah

Berbagai dakwaan JPU KPK terhadap Gubernur Sulsel yang diberhentikan sementara tersebut berhasil dilemahkan. 

TRIBUN-TIMUR.COM/FADHLY
Penasehat Hukum Nurdin Abdullah, Irwan Irawan (paling kiri) bersama tim. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan satu saksi pada lanjutan sidang Terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat.

Pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Maros, A Aswad menjadi saksi terakhir yang dihadirkan JPU KPK.

Dengan jumlah saksi yang dihadirkan, JPU KPK mengatakan itu sudah cukup.

"Kami sudah yakin, kami sudah mulai menyusun analisanya hanya saja finalisasinya kan belakangan setelah mendengarkan keterangan Edy Rahmat sendiri dan Nurdin Abdullah," ujarnya di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/10/2021).

Sementara itu, Penasehat Hukum Nurdin Abdullah mengklaim sejauh ini mampu mengungkap fakta persidangan.

Berbagai dakwaan JPU KPK terhadap Gubernur Sulsel yang diberhentikan sementara tersebut berhasil dilemahkan. 

"Kita tidak bisa menduga-duga, akan tetapi dari fakta persidangan yang ada kami berkeyakinan bahwa Nurdin Abdullah tidak pada posisi yang didakwakan oleh JPU KPK," kata PH NA, Irwan Irawan.

Ia dengan tegas mengatakan belum ada bukti dan keterangan kuat yang menyebut keterlibatan NA dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi lingkup Pemprov Sulsel. 

Untuk menguatkannya, pihak PH akan menuangkan pandangannya melalui pledoi. 

"Bahasa hukumnya, kami akan tuangkan dalam pledoi apa-apa dari kacamata kami, tentu berlandaskan dari fakta persidangan. Kita jabarkan bahwa klien kami (NA) tidak pada posisi yang didakwakan JPU," katanya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved