Kasus Suap Nurdin Abdullah

Pegawai BPN Jadi Saksi Terakhir, Penasehat Hukum Klaim Belum Ada Dakwaan Bisa Jerat Nurdin Abdullah

Berbagai dakwaan JPU KPK terhadap Gubernur Sulsel yang diberhentikan sementara tersebut berhasil dilemahkan. 

TRIBUN-TIMUR.COM/FADHLY
Penasehat Hukum Nurdin Abdullah, Irwan Irawan (paling kiri) bersama tim. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan satu saksi pada lanjutan sidang Terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat.

Pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Maros, A Aswad menjadi saksi terakhir yang dihadirkan JPU KPK.

Dengan jumlah saksi yang dihadirkan, JPU KPK mengatakan itu sudah cukup.

"Kami sudah yakin, kami sudah mulai menyusun analisanya hanya saja finalisasinya kan belakangan setelah mendengarkan keterangan Edy Rahmat sendiri dan Nurdin Abdullah," ujarnya di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/10/2021).

Sementara itu, Penasehat Hukum Nurdin Abdullah mengklaim sejauh ini mampu mengungkap fakta persidangan.

Berbagai dakwaan JPU KPK terhadap Gubernur Sulsel yang diberhentikan sementara tersebut berhasil dilemahkan. 

"Kita tidak bisa menduga-duga, akan tetapi dari fakta persidangan yang ada kami berkeyakinan bahwa Nurdin Abdullah tidak pada posisi yang didakwakan oleh JPU KPK," kata PH NA, Irwan Irawan.

Ia dengan tegas mengatakan belum ada bukti dan keterangan kuat yang menyebut keterlibatan NA dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi lingkup Pemprov Sulsel. 

Untuk menguatkannya, pihak PH akan menuangkan pandangannya melalui pledoi. 

"Bahasa hukumnya, kami akan tuangkan dalam pledoi apa-apa dari kacamata kami, tentu berlandaskan dari fakta persidangan. Kita jabarkan bahwa klien kami (NA) tidak pada posisi yang didakwakan JPU," katanya. 

Pada persidangan selanjutnya, pihak PH NA akan menghadirkan sejumlah saksi yang meringankan dan saksi ahli.

Rincinya, ada 4 saksi meringankan dan 1 saksi ahli sehingga totalnya akan ada 5 saksi dari pihak PH. 

Kemudian, Irwan Irawan kembali memperjelas mengenai status tanah NA yang dibangun masjid di Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indosia (MUI), tanah tersebut sudah pasti wakaf. 

"Di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid itu tinggal persoalan teknis dan administrasi untuk dikatakan sebagai tanah wakaf. Statusnya tanah wakaf karena diperuntukan untuk warga sekitar bukan untuk pribadi Pak NA," terangnya. 

Sekadar diketahui, JPU KPK menghadirkan satu saksi dalam sidang lanjutan Nurdin Abdullah, yakni karyawan BPN Maros, Aswad Irwan.

Tugasnya melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap masjid yang dibangun oleh NA untuk warga di Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved