Breaking News:

Libur Nasional

Apakah Besok Libur? Ini Penjelasan Pemerintah

Libur Maulid Nabi Muhammad SAW digeser menjadi tanggal 20 Oktober 2021 dari sebelumnya 19 Oktober 2021. 

Editor: Muh. Irham
Tribunnews
Ilustrasi 

"Pemerintah telah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang bepergian dan cuti selama 18-22 Oktober 2021," tulisnya.

Seperti diketahui, sebelumnya telah dilakukan penggeseran hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW, yang semula pada 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021.

Namun ditegaskan bahwa hanya tanggal merahnya saja yang bergeser, tidak untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tetap pada 19 Oktober 2021. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menekan mobilitas masyarakat saat libur.

Aturan larangan cuti dan bepergian Penetapan larangan cuti dan bepergian bagi ASN dan PNS tertulis dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pembatasan kegiatan ke luar daerah dilakukan selama hari libur nasional maupun sebelum dan sesudah hari libur nasional.

“Pegawai ASN dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional,” tulis surat tersebut.

Pengecualian

Kendati begitu, larangan kegiatan bepergian dapat dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO).

Selain itu, berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dan memperoleh surat tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. 

Bagi ASN yang dalam keadaan darurat perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan telah mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya juga mendapatkan pengecualian dari ketentuan ini.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved